Belum Sosialisasi, Diskanla Koordinasikan Pemkab/Kota

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Pemprov, Bhirawa
Dalam waktu dekat, Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim kini tengah berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti terbitnya dua Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan atau PermenKP.
Kedua PemenKP tersebut yaitu Peraturan Menteri (Permen) No 1/2015 tentang Penangkapan lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus pelagicus spp.), dan Peraturan Menteri (Permen) No 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
“Kami belum bisa mensosialisasikan PermenKP ke nelayan terlebih dulu, lebih baik kami melakukan koordinasi dengan Pemkab/kota. Harapannya agar nelayan tidak melakukan demo sebelum ada hasil koordinasi yang menentukan langkah selanjutnya,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jatim, Ir Heru Tjahjono MM, Rabu (21/1).
Disisi lain untuk PermenKP nomor 1/2015, ia mengatakan, sebenarnya regulasi pembatasan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan tersebut cukup baik dalam upaya memproduksi produk perikanan kelautan yang berkualitas.
“Kebijakan bagus namun perlu pembinaan. Disisi lain ada baiknya pemerintah lebih lanjut memberikan fasilitasi apabila ukuran ketiga produk yang tidak diperbolehkan itu bisa terbeli dan harus ada satu kawasan yang dimanfaatkan menampung produk tersebut. Selanjutnya, membatasi UPI (Unit Pengolahan Ikan) supaya tidak menerima ukuran yang dilarang,” paparnya.
Di Jatim, lanjutnya, produksi lobster, kepiting, dan rajungan tidak terlalu tinggi maupun rendah. Sayangnya, data mengenai produksi ketiga produk perikanan kelautan ini belum terdata dengan baik. Namun, biasanya wilayah penangkapan lobster di kawasan selatan Jatim, sedangkan rajungan dan kepiting di kawasan utara Jatim.
Sekedar diketahui, dalam peraturan nomor 1, terdapat lima pasal yang mengatur tentang pembatasan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan.
Dimana, setiap orang dilarang melakukan penangkapan tiga spesies perikanan penting tersebut dalam kondisi bertelur. Penangkapannya diperbolehkan, asalkan tidak dalam kondisi sedang bertelur dan sesuai dengan ukuran minimum yang sudah ditetapkan dalam peraturan.
Adapun ukuran yang diperbolehkan yakni Lobster dapat ditangkap dengan ukuran panjang karapas di atas 8 cm, Kepiting di atas 15 cm dan Rajungan dengan ukuran lebar karapas di atas 10 cm.
Pembatasan penangkapan ini dilakukan karena keberadaan dan ketersediaan ketiga spesies itu telah mengalami penurunan yang drastis. Hal ini juga dimaksudkan untuk restocking ekosistem ketiga spesies tersebut.
Ukuran panjang ketiga spesies tersebut penting untuk diatur dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya. Berdasarkan hasil penelitian, spesies pada ukuran yang boleh ditangkap tersebut harus sudah dewasa dan pernah minimum sekali bertelur atau memijah.
Pengaturan ini penting dilakukan dalam rangka mendorong keberlanjutan usaha penangkapan ketiga spesies itu. Bila penangkapan tidak dikendalikan dikhawatirkan akan terjadi penurunan populasi dan dalam jangka panjang akan berdampak negatif bagi mata pencaharian nelayan. [rac]

Tags: