Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau angkutan sewa khusus (angkutan online) untuk melakukan uji berkala kendaraan (KIR) dalam waktu 3 bulan
Kemenhub, Bhirawa
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau angkutan sewa khusus (angkutan online) untuk melakukan uji berkala kendaraan (KIR) dalam waktu 3 bulan karena hal itu merupakan dasar bagi angkutan online untuk memberikan keselamatan bagi masyarakat. Untuk itu, Menhub tidak akan mengizinkan penyelenggara untuk mengoperasikan angkutan online yang belum melakukan uji KIR.
“Uji KIR itu dasar keselamatan untuk masyarakat. Tidak mungkin kita membiarkan mereka mengoperasikan kendaraan tanpa memperhatikan keselamatan,” tegas Menhub Budi Karya Sumadi usai memimpin Apel Taruna dan Taruni DI Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) di Tegal pada Minggu (6/8).
Lebih lanjut Menhub mengatakan saat ini, pengujian KIR di Jakarta tidak hanya dapat dilakukan di tempat pengujian KIR milik Pemerintah, tetapi juga di bengkel-bengkel agen pemegang merk (APM) yang telah ditunjuk.
“Di Jakarta sudah ada (tempat uji KIR) di Pemda, operator ada Hiba, perkumpulan pemegang merek, dan operator dari taksi sudah melakukan sendiri. Jadi, tidak ada alasan bagi angkutan umum untuk tidak uji KIR,” ujar Menhub.
Terkait dengan uji KIR swasta, Menhub mengatakan pihaknya akan mengirim surat ke seluruh Dinas Perhubungan di seluruh daerah.
“Saya akan mengirimkan surat khusus ke seluruh dinas perhubungan agar memanfaatkan bengkel-bengkel swasta yang ada di daerah untuk bekerja sama melakukan pengujian kir seluruh angkutan umum, serta untuk memanfaatkan fungsi-fungsi swasta yang ada di daerah,” tutup Menhub
Kapal Perintis
Sementara itu Kemenhub akan mengoperasikan kapal perintis yang menyusuri perairan selatan Pulau Jawa dari Sukabumi di Jawa Barat hingga Banyuwangi di Jatim. “Kalau yang laut, mungkin angkutan perintis bisa kita lakukan mulai tahun depan,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Budi menyamput baik keinginan 11 bupati yang memiliki wilayah di pesisir pantai selatan Jawa untuk menghidupkan jalur laut guna memperlancar arus barang.
Dia mengatakan distribusi logistik di selatan Pulau Jawa terkendala akses karena tidak ada pelabuhan besar, kendati ada Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap yang besar namun masih sebatas untuk angkutan minyak dan batubara. “Yang namanya logistik itu harus menggunakan kapal. Kalau menggunakan darat atau kereta api itu gak lazim,” katanya menegaskan.
Jika ada angkutan laut, maka produk-produk dari Jawa bagian selatan bisa langsung dikirim ke luar daerah sehingga tidak perlu lagi diangkut dulu ke Jawa bagian utara dengan angkutan darat, katanya.
Dia mengatakan pemerintah akan membangun pelabuhan untuk menjadi pelabuhan pengumpul di selatan Jawa. “Kita mau membuat koneksitas antarkabupaten di selatan Pulau Jawa,” katanya menegaskan.
Dia berharap para bupati berkoordinasi untuk menentukan barang-barang yang akan dikirimkan ke daerah lain jika jalur laut perintis selatan Jawa itu beroperasi nantinya.
Sementara itu, Bupati Cilacap Tatto Suwarto mengatakan 11 bupati di Jawa bagian selatan akan segera bertemu dengan Menhub untuk membicarakan jalur laut itu. Dia optimistis Cilacap akan menjadi pusat industri nasional karena memiliki pelabuhan alam terbesar di Jawa bagian selatan jika pemerintah pusat membantu membuka jalur angkutan barang di selatan Jawa.
Selain jalur laut, Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah juga akan membangun tol untuk memperlancar akses di selatan Jawa. Jalur tol akan dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan.
Dia mengatakan tahun 2018, mulai Tasikmalaya, Cilacap, Purwokerto hingga Yogyakarta akan mulai di bangun tol. [ant]
