Bencana Alam dan Krisis Ekologi di Indonesia

Oleh :
Aldi Bintang Hanafiah
Mahasiswa Ekonomi Syariah UMM)

Awal tahun 2021 merupakan awal yang kelam bagi bangsa Indonesia. Deretan bencana alam telah melanda berbagai daerah di tanah air. Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 136 bencana terjadi di Indonesia. Moyoritas bencana tersebut disebabkan oleh kondisi alam seperti tanah longsor, banjir, angin topan, gunung meletus, cuaca ekstrem, dan lainnya. Banyak korban jiwa yang berjatuhan, bencana alam tersebut juga menghancurkan ribuan bangunan dan rumah. Ribuan orang banyak yang harus mengungsi dan mencari tempat untuk berlindung.

Akhir-akhir ini sepertinya manusia tengah menghadapi persoalan yang serius dalam berinteraksi dengan alam. Bencana yang terjadi di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan berbagai daerah lainnya menandakan bahwa pembangunan yang selama ini dijalankan belum sepenuhnya menyentuh isu keberlanjutan ekologis. Bencana alam tersebut merupakan respon alam terhadap kerusakan dirinya. Mengutip dari Kompas.com, M. Jefri Raharja selaku Staf Advokasi dan Kampanye Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel mengungkapkan “bencana semacam ini terjadi akibat akumulasi dari bukaan lahan tersebut. Fakta ini dapat dilihat dari beban izin konsesi hingga 50 persen dikuasai tambang dan sawit”.

Pembukaan lahan sawit terus terjadi dan meningkat dari tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Perkebunan (2020) mencatat luas perkebunan sawit di Kalsel telah mencapai 64.632 hektar. Mengutip dari CNN Indonesia, selain dari pembukaan lahan perkebunan dan sawit, deforestasi juga terjadi atas maraknya pertambangan di kawasan tersebut. Setidaknya terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan tambang batu bara. Tentu apabila tidak mendapatkan perhatian yang serius, hal ini juga akan mempercepat laju krisis iklim yang akan mengakibatkan cuaca ekstrem.

Perubahan Iklim

Selama ini lingkungan hidup masih dipandang sebagai sumber daya yang bernilai komoditas dan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Apabila hutan dirusak dengan dalih pertumbuhan ekonomi dan konservasi untuk lahan pertanian, maka hutan tersebut akan melepaskan karbon dioksida (CO2) dalam jumlah yang lebih besar ke atmosfer. World Wildlife Fund (WWF) menunjukan bahwa 15-20 juta hektare hutan hilang setiap tahun, dan paling banyak terjadi pada hutan tropis. Padahal, hutan tropis menyimpan lebih dari 210 gigaton karbon. Akibatnya, deforestasi berkontribusi sebesar 20 persen dari total emisi karbon global.

Mengutip dari Donny Yoesgiantoro dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Energi Lingkungan” mengungkapkan bahwa, berdasarkan data Institute for Environmental Studies, pemanasan global menimbulkan berbagai dampak diantaranya ialah : temperatur permukaan bumi meningkat 0,6 derajat celcius, permukaan laut meningkat 0,1 hingga 0,25, ketebalan es di Artic (kutub utara) berkurang sebanyak 10-15% saat musim semi dan musim panas, curah hujan di lintang tinggi pada belahan utara bumi meningkat sebanyak 0.5-1% per tahun dan frekuensi hujan lebat meningkat 2-4%, dan kerugian ekonomi global akibat bencana alam meningkat sebanyak 10 kali dalam rentang waktu 40 tahun.

Semakin jelas bahwa kerusakan ekologis dan perubahan iklim menandakan pembangunan belum berorientasi kepada pelestarian lingkungan. Sistem ekonomi yang kini berjalan dimana Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai alat ukurnya hanya mendorong ke arah pertumbuhan melalui produksi dan konsumi. Pelestarian terhadap alam dan lingkungan tidak termasuk ke dalam variabel hitungan alat ukur tersebut. Maka, sudah seharusnya kini pemerintah mengorientasikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu strateginya ialah green economy, yaitu mencegah meningkatnya emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim.

Green Economy Sebagai Solusi

Green economy adalah suatu gagasan yang bertujuan untuk meningkatkn kesejahteraan dan sekaligus mencegah meningkatnya emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Program lingkungan hidup PBB, United Nations Environment Programme (UNEP) mendefinisikan green economy sebagai rendah karbon, efisien sumber daya dan inklusif sosial. Dalam green economy, pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan didorong oleh investasi publik dan swasta ke dalam kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan energi dan efisiensi sumber daya, dan pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan pelestarian ekosistem.

Ekonomi hijau tersebut dibangun atas dasar pengetahuan dan kesadaran akan kerusakan iklim global. Saat ini sangat diperlukan pembangunan yang bisa menyeimbangkan antara ekonomi dan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Sumber daya alam yang dieksploitasi secara berlebihan akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Tentu ini akan merugikan perekonomian global lebih besar lagi apabila perubahan iklim menjadi bencana alam. Kini sudah saatnya pembangun ekonomi global mengedepankan konsep Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna untuk mengakhiri kemiskinan, kesenjangan dan melindungi lingkungan.

Pembangunan harus mengarusutamakan keberlanjutan ekologis sebagai bagian dari rencana, kebiajakan, dan program pembangunan. Interaksi antara manusia dan lingkungan harus diperbaiki, yang pada akhirnya akan memberikan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan.

———— *** ————

Tags: