Bentuk ASN Berwawasan Global dan Berorientasi Publik

Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono bersama para peserta Diklatpimnas II di BPSDM Jatim.

Pemprov Jatim, Bhirawa
Di era digita, pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) kini dituntut untuk memiliki banyak terobosan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Para abdi negara dituntut untuk kerja cepat, efektif, inovatif, akuntabel dan profesional.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono, saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Provinsi Jawa Timur Angkatan XXV tahun 2019, di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur, Senin (26/8).
Ia berharap, hasil dari diklat ini bisa membentuk ASN berkualitas yang berwawasan global, berintegritas, berorientasi pada publik, profesional, dan memiliki jiwa melayani masyarakat. Dengan begitu dapat mewujudkan pemerintahan yang berkinerja tinggi, efektif, inovatif, akuntabel, dan berkelas dunia.
Lebih Heru Tjahjono menjelaskan, peluang pengembangan pemerintahan yang perlu menjadi perhatian, pertama, digitalisasi yang menuntut pelayanan berbasis digital untuk dapat meningkatkan tuntutan efisiensi dan efektivitas. Hal ini menyusul yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah pelayanan yang cepat dan tuntas.
Kedua, koneksi tak terbatas, baik antar daerah maupun antar negara. Ini akan menciptakan banyak peluang kerjasama di bidang apapun, namun tetap harus waspadai pula dampak negatifnya.
Ketiga yakni gap antar generasi. “Coba perhatikan di lingkungan masing-masing, berapa banyak generasi x, generasi y dan milenial, manfaatkanlah,” ujarnya.
Kemudian seorang pemimpin harus berani mengambil risiko. “Seorang pemimpin harus berani mengambil risiko, memberi optimisme pada organisasi yang dipimpin, fokus melayani masyarakat, memiliki strategi yang jelas untuk dapat mewujudkan visi yang ingin dicapai,” katanya.
Sementara itu Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Adi Suryanto, mengatakan, tuntutan masyarakat saat ini semakin komplek. “Kita butuh suatu ikhtiar yang terus-menerus bagaimana caranya agar kemudian kita bisa memperbaiki banyak faktor, dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi yang intinya kualitas birokrasi itu sangat ditentukan oleh kualitas aparatur sipil negaranya,” katanya.
Kepala BPSDM Jatim, Indra S Ranuh mengatakan, tujuan dari diklat tersebut yakni meningkatkan kompetensi pejabat eselon II dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya.
Diklat ini diikuti sebanyak 56 orang yang berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia 2 orang, LPP TVRI 1 orang, Prov Jatim 9 orang, Prov Kalimantan Barat 1 orang, Kabupaten/Kota 43 orang. [wwn]

Tags: