Bentuk Gugus Baru Tangani Dampak Sosial Ekonomi Covid-19

Emil Dardak

Konversi APBD untuk Social Safety Net
Pemprov, Bhirawa
Upaya penanganan bencana non alam covid-19 terus diperluas Pemprov Jatim. Tak terkecuali dalam menangani dampak sosial ekonomi pasca ditetapkannya berbagai kebijakan terkait pembatasan jarak sosial (social distancing) dan imbauan diam di rumah saja.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan, setelah dibentuk tiga gugus untuk menangani preventif, kuratif dan tracing, kini Pemprov kembali membentuk gugus dampak sosial ekonomi covid-19 yang dikomandani langsung oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak. Menurut Khofifah, perlu ada langkah subtitusi income terhadap masyarakat yang terdampak karena covid-19. Salah satunya ialah dengan meluncurkan cash for work.
“Selama ini, penyemprotan disinfektan dilakukan langsung dari BPBD Jatim dan Tagana. Tapi nanti yang memberikan breafing dan melatih dari BPBD tapi yang mengerjakan adalah dari masyarakat sekitar yang terdampak. Harapannya, tetap ada suport untuk daya beli masyarakat,” tutur Khofifah di Gedung Negara Grahadi. Sebagai langkah awal, lanjut dia, cash for work ini telah diujicoba di Jember mulai kemarin, Senin (23/3).
Menurut Khofifah, peluncuran cash for work dilakukan sembari Pemprov menyiapkan format social safety net yang sedang diperhitungan. Khofifah berharap, penanganan terhadap dampak ekonomi tidak hanya terjadi saat covid-19 berlangsung, melainkan juga pasca covid juga harus disiapkan format. “Jangan sampai ekonomi di lini bawah atau mikro nanti terjadi pelemasan. Karena itu, kita menghitung algoritmanya dan titik mana yang harus diintervensi. Perhitungan itu kami lakukan bersama BI, OJK dan Fakultas Ekonomi (FE) Unair,” tutur gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
Gubernur Khofifah berharap, pendekatan sosial ekonomi dapat berseiring dengan upaya preventif, kuratif dan tracing yang telah dilakukan Pemprov Jatim. “Jadi sekarang ada empat gugus, yaitu gugus sosial ekonomi dampak Covid dikomandani Pak Wagub. Jadi dinamika ini memang harus kita cari langkah yang solutif dan strategis,” tutur Khofifah.
Terkait social safety net, Khofifah sebelumnya telah menjelaskan terkait rencana konversi APBD Jatim. Khususnya terkait pos anggaran perjalanan dinas luar kota maupun ke luar negeri.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak memastikan selain yang terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH) maupun PKH Plus, ada masyarakat yang benar-benar tanpa bantuan yang sifatnya charity. Mereka benar-benar kesulitan bertahan hidup dalam situasi yang seperti ini. “Kita kordinasi dengan kabupaten/kota untuk sama-sama gotong royong mengeluarkan social safety net sesegara mungkin. Untuk konversi pos anggaran di APBD, kita akan mengikuti ketentuat pusat dan menunggu arahan ibu gubernur” tutur Emil. [tam]

Tags: