Kabupaten Blitar, Bhirawa
Banyaknya aset Pemerintah Kabupaten Blitar yang belum terdata secara jelas dan tersertifikasi, Pemerintah Kabupaten Blitar bentuk Tim Khusus. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Drs. Palal Ali Santoso, MM.
Pemkab Blitar mulai serius menangani pengelolaan aset, menyusul Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas penggunaan APBD 2013 yang menghasilkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini terjadi karena lemanhnya managemen pengelolaan aset Pemkab. Blitar. “Sehingga menjadi salah satu pertimbangan BPK mengeluarkan opini tersebut,” kata Drs. Palla Ali Santoso, MM.
Lanjut Drs. Palal Ali Santoso, MM dibentuknya Tim Khusus yang dikoordinir oleh Inspektorat Daerah tersebut dimaksudkan untuk melengkapi serta menyesuaikan data asset yang dimiliki Pemkab. Blitar, sebab diakui Sekda belum optimalnya pengelolaan asset tersebut disebabkan adanya perbedaan data aset yang tercatat di Kartu Inventaris Barang yang dimiliki SKPD dengan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD). “Bahkan data keduanya pun juga berbeda dengan yang saat ini dipegang oleh Tim,” ujarnya.
Selain itu dikatakan Sekda, setiap harinya Tim akan memanggil SKPD utamanya yang memiliki data asset tidak sesuai untuk mengkroschek atau menelusuri data kepemilikan asset Pemerintah Kabupaten Blitar. “Kami berharap upaya ini dapat secepatnya menyelesaikan persoalan lemahnya penanganan asset Pemkab Blitar, sehingga berdampak pula pada pemeriksaan BPK selanjutnya,” imbuhnya.
Secara terpisah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib, SIP berharap penanganan aset di Pemkab Blitar segera terselesaikan, sebab sudah lama data asset di Pemkab Blitar belum jelas. “Selama ini banyak asset yang hanya terdata di masing-masing SKPD, sehingga selanjutnya Pemkab Blitar bisa mengetahui dimana saja jumlahaset yang dimiliki,” jelas Abdul Munib yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa. [htn]
Keterangan Foto : Drs. Palal Ali Santoso, MM. [Hartono/Bhirawa]
