2174395017
Saling membantu menjadi kunci melompati rintangan, dengan tetap bersabar. Pemerintah masih wajib bertanggungjawab memberi fasilitasi kepada rakyat, khususnya melalui bantuan sosial (Bansos). Terutama kepada kalangan terbawah, dan rentan kemiskinan. Semboyan “Pulih lebih cepat bangkit lebih kuat,” wajib digelorakan. Tumbuh bersama tidak meninggalkan kawasan, dan golongan masyarakat di belakang, akan menjadi kekuatan.
Konstitusi telah memberi arahan, bahwa seluruh rakyat Indonesia, adalah keluarga. Sehingga UUD pada pasal 33 ayat (1), menyatakan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Bahkan yang lemah harus ditopang negara. Konstitusi pada pasal 34 ayat (2), meng-amanat-kan, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan..”
Berbagai Lembaga dunia (IMF, World Bank, OECD, dan ADB) memprediksi pertumbuhan perkonomian Indonesia tahun 2023 masih positif, antara 4,7% hingga 5,1%. Diantara pertimbangan pertumbuhan positif, adalah peningkatan penanganan CoViD-19, yang sangat baik. Terutama vaksinasi, dan kecakapan tenaga kesehatan yang semakin baik. Capaian vaksinasi dosis satu sebesar 86,8%, dosis kedua 74,5%, dosis tiga (booster) 29,50%, dan dosis ke-empat sekitar 4,50%. Urusan kesehatan makin baik.
Begitu pula timbangan lainnya, harga komoditas (batubara, dan minyak kelapa sawit) ekspor yang tinggi. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), total ekspor batubara pada periode Januari hingga Oktober 2022 mencapai US$38,86 miliar. Negara-negara tujuan ekspor batu bara terbesar adalah India, China, Jepang, Filipina, dan Korea Selatan. Ekspor kelapa sawit sampai Oktober 2022 tercatat sebesar US$ 26,35 milyar. Sampai akhir tahun, diperkirakan mencapai US$ 30 milyar.
Sukses penyelenggaraan G-20 juga menjadi harapan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023. Kredibilitas Indonesia di tata pergaulan global semakin bermartabat. Terdapat 226 proyek multilateral senilai US$ 238 miliar. Serta 140 proyek yang bersifat bilateral dengan nilai US$ 71,4 miliar. Semuanya harus dipastikan segera dapat dieksekusi dengan cepat. Sejumlah komitmen investasi, antara lain, pendanaan infrastruktur melalui skema Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII).
Pemerintah juga terus “mengejar” janji Presiden AS Joe Biden. Bersama negara-negara maju dalam G-7, berkomitmen meng-ongkosi percepatan transisi energi di Inonesia. Anggaran yang disanggupi sebesar US$ 20 miliar (saat ini setara Rp 311 triliun). Syaratnya, harus menghentikan energi kelistrikan (PLTU) berbasis batubara. Seluruh pembangkit tenaga listrik, harus bersifat re-newable (terbarukan).
Neraca perdagangan masih surplus sebesar US$ 5,67 milyar. Namun Indonesia termasuk salahsatu negara yang tergolong rentan resesi. Karena masih terdapat komoditas impor yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Antara lain susu, kedelai, dan daging sapi. Ada pula kebutuhan strategis yang masih harus impor, yakni pupuk. Juga obat-obatan. Walau sebenarnya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III (Akjhir September) masih tercatat positif 5,5%.
Potret perekonomian nasional yang masih cukup baik, bisa membawa pengharapan. Namun pemerintah harus menahan diri tidak menaikkan tarif harga BBM, listrik dan gas. Serta masih diperlukan percepatan kinerja keuangan realisasi APBN, dan APBD seluruh Indonesia. Segera membangkitkan anggaran “tidur.”
——— 000 ———
