Beredar Surat Rekom Golkar ke Yuhronur, DPP: Itu Hanya Surat Tugas

Ketua DPD Golkar Lamongan Kacung Purwanto dan Sekretarisnya Ujik Silfian Effendi di dampingi beberapa pengurusnya saat Pileg 2019.(Alimun Hakim/Bhirawa).

(Golkar Tegaskan Belum Keluarkan Rekom Untuk Pilkada Lamongan)
Lamongan,Bhirawa  
Beredarnya surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gokar yang memberikan rekomendasi kepada Bakal Calon Bupati Yuhronur Effendi menyebutkan ternyata hanya sebuah surat tugas. 
Di dalam surat tugas tersebut salah satu poinya menyebutkan agar Yuhronur Effendi mampu menggaet mitra koalisi partai di Kabupaten Lamongan. 
Mengingat jumlah kursi DPD Golkar Lamongan hanya 6 kursi. Sehingga partai berlambang beringin ini butuh tambahan 4 kursi sebagai syarat resmi untuk maju sebagai Calon Bupati di Pemilukada Komisi Pemilihan Umum. 
Selain itu poin penting lainya adalah agar Yuhronur siap dengan  calon pasanganya. “Surat tugas itu termasuk salah satu jenis rekom, dengan catatan kalau syaratnya di penuhi ya sudah final dan tidak bisa berubah.Di sebutkanya slaah saru poin dalam isi surat rekomendasi DPP Golkar adalah harus sudah cukup 10 kursi dan yang Kedua harus suddh siap pasanganya,” kata Ketua DPD Golkar Kacung Purwanto , Minggu(29/3).
Hal tersebut juga di pertegas dengan  statemen  oleh DPD Golkar Jatim dan DPP Golkar.
Di tegaskanya , Partai besutan Airlangga Hartarto ini belum memastikan hingga atau belum sepenuhnya memberikan rekomendasi kepada siapapun calon di Pilkada di Lamongan.
Ahmad Doli Kurnia Tandjung Wakil ketua umum DPP Partai Golkar menjelaskan, Partai belum mengeluarkan rekomendasi kepada siapapun Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan untuk Pilkada Lamongan.Sementara ini hanya memberikan surat tugas kepada Yuhronur Efendi, bukan surat rekomendasi, karena surat itu ada beberapa tugas yang harus dijalankan,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI.
Surat tugas itu , Masih Doli , diberikan kepada Yuhronur Efendi agar bisa membangun komunikasi dengan partai lain, dan surat tugas itu juga  kemudian bisa dipergunakan untuk mencari bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati. 
“Jadi itu sifatnya baru sementara nanti kita lihat setelah ini kita lakukan survey, dari survey itu akan kita lihat hasilnya bagaimana, kalau tidak sesuai dengan ekspektasi tentu surat tugas itu akan ditarik kembali oleh DPP Golkar,” terang Doli.
Hal senada juga disampaikan oleh Sarmuji ketua DPD I Golkar Jawa Timur, kalau partainya dalam Pilkada Lamongan belum mengeluarkan surat rekomendasi kepada siapapun, yang ada sekarang ini adalah surat tugas.
“Untuk Lamongan kita terbitkan surat tugas semacam mandat untuk melakukan komunikasi politik dengan partai dan stake holder lain,” kata Sarmuji saat dihubungi.
Sarmuji juga menjelaskan,Surat tugas diberikan agar yang bersangkutan segera melakukan komunikasi politik dengan partai lainnya, apalagi Golkar tidak bisa memberangkatkan sendiri calonnya dan harus berkoalisi.
Surat tugas yang keluar pada 21 Maret 2020 itu kata Sarmuji,  adalah bagian dari tahapan menuju rekomendasi, asal Yuhronur Efendi berhasil membangun koalisi dan meningkatkan elektabilitas. Kalau yang terjadi sebaliknya maka surat tugas itu akan ditarik kembali oleh DPP Partai Golkar.”Itu surat tugas tahapan menuju rekomendasi, jika berhasil membangun koalisi dan meningkatkan elektabilitas rekom akan diberikan, tapi kalau yang terjadi sebaliknya surat tugas akan ditarik,” pungkasnya. [aha]

Tags: