Wali Kota Hadi bertemu Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro.
Kota Probolinggo, Bhirawa
Semangat Pemerintah Kota Probolinggo dibawah komando Wali Kota Hadi Zainal Abidin dalam merealisasikan pelayanan kesehatan yang paripurna bagi masyarakat, dengan pembangunan rumah sakit (RS) baru mendapatkan angin segar. Setelah berkunjung ke Kota Bekasi, Wali Kota Habib Hadi bertemu Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro, di kantor Bappenas di Jakarta.
Kedatangan orang nomor satu di Kota Probolinggo itu untuk mengkoordinasikan tindaklanjut proposal pembangunan RSUD type B yang sudah dikirim ke Bappenas pada bulan Maret lalu.
Disebutkan pembangunan RSUD baru menunggu follow up dari Presiden Joko Widodo dan Bappenas. “Ya, kami bersilaturahmi karena senyampang masih suasana lebaran kan. Dan, sekalian berkoordinasi dengan Bapak Kepala Bappenas, Pak Bambang untuk mengetahui perkembangan dari proposal yang telah kami ajukan. Alhamdulillah. Insyaallah ada kabar yang melegakan,” kata Habib Hadi, Minggu 16/6.
Menurutnya, Bappenas merespon terkait bantuan dana penunjang pembangunan RSUD baru di Kota Probolinggo. Bappenas akan membantu melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) reguler dan penunjang. “Namun tidak disebutkan nominalnya. Tetapi ini menjadi progres ikhtiar bersama untuk mewujudkan RS yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat,” imbuhnya.
Kepala Bappeda Litbang Rey Suwigtyo yang mendampingi Wali Kota Habib Hadi dalam kunjungan tersebut membenarkan, jika ada pertemuan bersama Kepala Bappenas membahas soal proposal RSUD baru. “Bappenas belum menentukan nominal bantuannya, tetapi akan membantu melalui DAK,” ujar Tiyok-sapaan akrabnya.
Diketahui, pembangunan RSUD type B baru berlantai 4 itu membutuhkan dana kurang lebih Rp 500 – 700 milyar. Selain dana dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Probolinggo telah menyiapkan anggaran melalui APBD mulai tahun 2020 mendatang.
“Kalau APBD belum bisa dirinci kesiapan anggarannya berapa untuk pembangunan RSUD. Yang jelas, di P-APBD 2019 dan APBD 2020 sudah disiapkan anggaran untuk pembangunan jembatan dan pagar,” jelas mantan Kabag Humas dan Protokol itu.
Lahan pembangunan RSUD baru seluas empat hektar sudah siap di wilayah Kelurahan Kedopok, Kareng Lor dan Sumber Wetan. Bahkan DED (Desain Engginering Detail) sudah ada di tahun 2012 terkait peruntukan lahan tersebut untuk pembangunan RSUD.
“Jadi, kami tinggal mempebarui saja karena itu peruntukan awalnya memang RSUD. Karena bisa dilihat sendiri kondisi RS yang sekarang memang tidak bisa menampung pasien sehingga masyarakat menyadari betul perlunya pembangunan RS baru,” jelas Habib Hadi, beberapa waktu lalu.
RSUD dr Mohamad Saleh akan diturunkan ke type C, jika masyarakat membutuhkan rujukan tidak perlu ke RS di Kabupaten Probolinggo. Akhir tahun nanti Pemkot Probolinggo juga akan menyediakan satu ambulance di setiap kelurahan untuk memperpendek waktu bagi pasien menuju ke fasilitas kesehatan.
Lebih lanjut dikatakannya, memuluskan rencana pembangunan Rumah Sakit baru dan penjaminan kesehatan gratis bagi warga Kota Probolinggo di masa kepemimpinannya, Wali Kota Hadi Zainal Abidin sampai-sampai belajar ke Pemerintah Kota Bekasi. Bekasi jadi jujugan lantaran punya program Kartu Bekasi Sehat berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan).
Kunjungan kerja Wali Kota Habib Hadi bersama Asisten Pemerintahan Gogol Sudjarwo, Kepala Bappeda Litbang Rey Suwigtyo, Kepala BPPKAD Imanto, Kepala Dinkes drg Ninik Ira Wibawati, Kepala Dinas PUPR Amin Fredy dan Plt Direktur RSUD dr Mohamad Saleh drg Rubiyati itu diterima oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.
Dalam pertemuan di ruang rapat kantor wali kota Bekasi, Wali Kota Habib Hadi menyatakan ingin mempelajari bagaimana sistem program jaminan kesehatan daerah, mekanisme dan persyaratan dalam menerapkan kartu sehat berbasis NIK yang sudah diterapkan di Bekasi.
“Saya sangat mengapresiasi program kartu sehat Kota Bekasi. Dan, saya berharap dapat kami terapkan di Kota Probolinggo. Karena dengan kartu sehat ini sudah terintegrasi, masyarakat tidak perlu membawa kelengkapan administrasi yang ribet saat membutuhan pelayanan kesehatan,” katanya.
“Cukup menggunakan NIK, masyarakat bisa mendapatkan kartu sehat dan dapat digunakan oleh satu keluarga,” ujar Rahmat. Saat ini 37 RS swasta dan RSUD di Kota Berkasi bekerja sama dengan Pemkot Bekasi untuk melayani warga pengguna kartu sehat tersebut.
Bahkan saat ini Kota Bekasi tengah membangun empat rumah sakit (RS) type D di beberapa kecamatan. Seperti Kecamatan Jati Sampurna; Pondok Gede; Bantar Gebang dan Bekasi Utara. “Peningkatan pelayanan kesehatan ini dimaksudkan agar semakin dekat dengan masyarakat. Pembangunan RS type D di Bekasi setidaknya menyemangati Wali Kota Habib Hadi yang berencana merealisasikan pembangunan RS type B di Kota Probolinggo, tambahnya.(Wap)
