Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memimpin rapat terbatas bersama Wagub Jatim dan Sekdaprov Jatim.
Pemprov, Bhirawa
Konektifitas antara OPD di lingkungan Pemprov Jatim diharapkan dapat segera terbangun melalui sistem yang ada dalam big data. Hal ini lantaran tuntutan informasi yang cepat dan akurat menjadi kebutuhan penting untuk mendukung pembangunan di Jatim.
Gubernur Jatim Kkhofifah Indar Parawansa berharap, Big Data akan dapat membangun konektivitas data antar OPD sampai dengan pemerintah kabupaten/kota serta instansi lainnya. “Jadi tidak sekedar menghasilkan data, tetapi konektivitas data dan sistem diantara seluruh OPD ini bisa terbangun dengan baik dan dapat diakses secara langsung serta akurasinya terjaga,” tutur Khofifah saat memimpin rapat terbatas dengan kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim di Kantor Gubernur Jalan Pahlawan no 110 Surabaya (10/01) sore.
Orang nomor satu di Jatim ini menegaskan, upaya peningkatan layanan informasi melalui big data sejatinya telah dilakukan dan sedang dalam proses penyempurnaan. Sehingga, nantinya diharapkan mampu menjadi sumber utama dalam mendapatkan berbagai informasi dari berbagai sektor guna mendukung percepatan pengambilan keputusan yang tepat dan pelayanan yang cepat kepada masyarakat.
“Jadi kalau kita ingin tahu tentang layanan pendidikan, tentang layanan kesehatan, tentang tenaga kerja maka otomatis terkoneksi di Big Data yang pusatnya ada di kominfo,” jelasnya.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menambahkan, dalam usaha penyempurnaan big data ini pemprov Jatim menggandeng beberapa tenaga ahli yang berkompeten yang fokus terhadap big data. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di Jatim.
“Di Jatim, banyak perguruan tinggi yang sangat concern terhadap pengembangan IT dan juga memiliki banyak tenaga ahli dibidang infrastruktur jaringan data, maka sangat baik kita menggunakan tenaga-tenaga expert dari ITS, UNAIR, atau UB dan perguruan tinggi lainnya yang memiliki concern dibidang ini” imbuhnya.
Lebih lanjut, khofifah mengatakan, meskipun ada beberapa pihak atau tenaga ahli yang akan membantu, namun operator dari Big Data tetap berasal dari Pemprov. Dalam hal ini dari Dinas Komunikasi dan Informatika agar kordinasi dengan OPD berjalan lancar. “Operator harus dikendalikan dari Diskominfo Jatim agar yang mengimput data dapat dipertanggungjawabkan dan mudah memonitor melalui satu pintu Dinas Kominfo Jatim,” pungkasnya. [tam]
