Menhub Budi Karya Sumadi bersama Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi di sela acara Dialog Nasional 7 bertajuk “Sukses! Indonesiaku” di Unair Surabaya, Selasa (27/2).
Kampus Unair Gelar Dialog ‘Sukses Indonesiaku’
Surabaya, Bhirawa
Program tol laut milik Kementerian Perhubungan diharapkan dapat menjadi pendorong terwujudnya harga ikan yang merata di Indonesia. Gagasan tersebut mengemuka dalam dialog nasional Sukses Indonesiaku di Universitas Airlangga (Unair), Selasa (27/2).
Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berharap, dengan adanya pemerataan harga ikan nasional dapat mendorong kesehjahteraan para nelayan. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, mahalnya ikan terutama di Jawa karena transportasi untuk membawa ikan daerah timur yang sangat lama.
“Di daerah timur, ayam, sapi mahal. Orang Timur makan ikan murah. Di Jawa ikan mahal karena transportasi. Dengan kerja sama yang berkesinambungan, Kementerian KKP dan Kemenhub, dalam waktu dekat, titik suplai di Jawa maupun di luar Jawa akan terhubung,” kata Brahmantya
Brahmantya menekankan, pemerataan harga ikan itu harus membuat nelayan Indonesia jauh lebih sejahtera karena itu merupakan tujuannya. Dia juga mengatakan KKP berkomitmen untuk menyejahterakan nelayan dan membangun ekonomi di kawasan pesisir. Hal itu karena sejak awal Presiden Joko Widodo mencanangkan laut masa depan bangsa.
Pihak KKP juga mengklaim telah mengembangkan ekonomi pesisir melalui akses-akses pasar dari kegiatan pengembangan yang diciptakan KKP, utamanya mendekatkan akses pasar ke nelayan,
“Saat ini untuk masyarakat pesisir di luar pulau Jawa, akses pasar ini penting. Mereka biasanya tergantung tengkulak. Dengan memotong jalur perdagangan diharapkan kesejahteraan nelayan meningkat,” kata dia.
Selain itu, barang konsumsi yang naik juga membuat kebutuhan nelayan naik. Untuk itu, pihaknya selama kerja sama dengan perbankan untuk mendekatkan akses modal kepada nelayan.
“Ini yang dibuktikan ketika KKP melakukan verifikasi pergantian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, KKP membawa turut serta perbankan naisonal dan Badan Layanan Umum (BLU) KKP,” ujarnya. Untuk nelayan kecil, lanjut dia, melalui anggaran KKP memberikan bantuan kapal, alat tangkap dan fasilitas penyimpanan ikan. [tam]
