Berhemat, Pemkot Tak Anggarkan Mobdin

Kota Malang, Bhirawa
Imbauan berhemat yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, untuk Pemerintah daerah akan dilakukan oleh Pemkot Malang. Yakni penghematan anggaran pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Pemerintah daerah harus melakukan penghematan anggaran yang dapat disisihkan untuk alokasi anggaran pembangunan dengan menggunakan skala prioritas. Utamanya untuk infrastruktur yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
Wali Kota Malang, HM. Anton, akhir pekan kemarin mengutarakan, Pemkot Malang akan mengikuti imbauan Presiden. Langkah yang akan dilakukan kepada kepala SKPD, untuk evaluasi anggaran dan program masing-masing.
“Tentunya imbauan itu, sangat tepat, dan kami langsung menginteruksikan kepada jajaran SKPD, agar mengurangi pengeluaran yang tidak perlu,” ujar Wali Kota Malang, HM.Anton.
Tahun ini, lanjut wali kota yang kerap disapa Abah Anton itu, Pemkot telah melakukan penghematan, dengan tidak menganggarkan untuk pembelian mobil dinas.
Ini merupakan langkah konkrit Pemkot Malang, dalam upaya melakukan penghematan. Apalagi kendaraan dinas yang ada masih sangat layak untuk dipakai para pejabat.
Sebab pihaknya lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, karena perbaikan jalan itu bisa menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.
“Kalau untuk pengadaan ambulance atau truk sampah memang tidak bisa dihindarkan. Sebab kalau truk sampah dibiarkan justeru tidak menghemat, karena perawatanya terlalu tinggi. Truk dan ambulan tetap kita anggarkan untuk kepentingan masyarakat banyak,” tegas Walikota yang dijuluki Walikota Gila Taman ,(Wagiman) itu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, himbauan penghematan anggaran itu harus dilaksanakan untuk dipergunakan sebanyak-banyaknya bagi anggaran pembangunan semua daerah.
Ini menyusul konsolidasinya anggaran Pemda dan Pusat dalam membuat proyek-proyek infrastruktur, untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Presiden juga meminta para kepala daerah mengendalikan politik anggaran daerahnya dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar untuk rakyat.
Singkronisasi kepala daerah dengan Pemerintah Pusat yang sedang fokus membangun jalan, jaringan pelabuhan, bandara, kereta ap fasilitas kesehatan, dan pendidikan. [mut]