dr Ika Harnasti
Sidoarjo, Bhirawa
Pola pelayanan kesehatan di Kab Sidoarjo diharapkan tak hanya di RSUD Sidoarjo saja yang menjalankan dengan cara sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tetapi tak lama lagi pola BLUD ini juga akan diterapkan pada pelayanan kesehatan di 26 Puskesmas di Kab Sidoarjo.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr Ika Harnasti, dengan menerapkan pola BLUD, model pelayanan kesehatan di Puskesmas diharapkan lebih fleksibel. Kareba selain bisa meningkatkan pelayanan pada customer supaya jadi lebih baik, juga akan fleksibel dalam peningkatan kualitas intern di Puskesmas sendiri.
”Misalnya bila selama ini untuk menambah dan meningkatan kualitas SDM, kami tergantung dengan alokasi pegawai dari Pemkab, dengan pola BLUD menjadi lebih fleksibel dalam melakukan apa yang jadi kebutuhan di Puskesmas,” terang, dr Ika Harnasti, Kamis (20/8) kemarin.
Contoh lain, untuk memperbaiki fasilitas pelayanan kesehatan yang rusak, maka dengan pola BLUD akan bisa langsung ditangani sendiri. Sedangkan selama ini, harus menunggu dulu anggaran daerah cair.
dr Ika menjelaskan, pola BLUD dibentuk pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan atau mencari keuntungan. Dalam melakukan kegiatannya pola BLUD, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
Puskesmas di Kab Sidoarjo awalnya hanya empat saja yang dikaji untuk melakukan pola BLUD. Tapi akhirnya 22 Puskesmas lainnya di Sidoarjo juga dikaji, sebab mereka menyatakan siap juga untuk melakukannya. ”Sekarang semua Puskesmas didampingi, kami mengkaji persiapannya, berarti nanti ada Puskesmas yang bisa ataupun belum bisa, direncanakan tahun 2016 pola BLUD ini bisa dilaksanakan,” papar Ika.
Sementara itu, disampaikan Kabag Organisasi Pemkab Sidoarjo, yang note bene juga Koodinator Pelayanan Publik di Kab Sidoarjo, Ahadi yusuf, sangat mendukung Puskesmas di Kab Sidoarjo pola pelayanannya menjadi BLUD. Sehingga ia berharap pelayanan kepada masyarakat bisa lebih bagus lagi.
Yusuf juga membenarkan, dengan pola pelayanan dengan cara BLUD diharapkan bisa memberikan fleksibilitas pada sebuah lembaga pelayanan pemerintah, berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. [ali]
