Berkas Korupsi KUR Bank Jatim Cabang Jombang Segera Dilimpah

Richard Marpaung

Kejati Jatim, Bhirawa
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim memastikan bulan ini segera merampungkan berkas tersangka dugaan kasus penyelewengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim Cabang Jombang.
Dari kasus yang diduga merugikan negara sekitar belasan miliar rupiah ini, Pidsus Kejati Jatim sudah menahan kedua tersangka. Keduanya adalah mantan anggota DPRD Jombang, Wulang Suhardi dan Supaim.
“Pemberkasan kedua tersangka sudah 99 persen, tinggal audit dari BPKP. Insya Allah pekan ini berkas dua tersangka, yakni Supaim dan Wulang kita limpah ke Pengadilan,” kata Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Jatim, Antonius Despinola melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, Richard Marpaung, Rabu (2/10).
Disinggung mengenai peranan Aminatus Sholihah, Richard mengaku, Aminatus sebelumnya sudah diperiksa sebagai saksi terkait kasus yang menyeret suaminya, yaitu Wulang Suhardi. Namun untuk peranan Aminatus, Richard enggan merincikan.
“Aminatus Sholihah statusnya masih sebagai saksi. Baik saksi untuk suaminya, yakni Wulang Suhardi maupun untuk Supaim,” jelas Richard.
Richard menambahkan, tersangka Wulang dan Supaim merupakan satu rangkaian. Dimana modus yang digunakan Wulang Suhardi yakni menggunakan nama sejumlah debitur untuk bisa menikmati dana KUR Bank Jatim Cabang Jombang. Dalam hal ini, Wulang menggunakan nama Supaim dan 11 orang lainnya (debitur).
Nah, dalam hal ini tersangka Supaim merupakan anak buah dari Wulang. Dalam pencairannya, uang tersebut masuk ke dalam rekening Supaim. “Uang tersebut masuk ke rekening Supaim, dan sebagian disalurkan ke rekening Aminatus Sholihah. Penyidik akan mengembangkan kepada pihak-pihak yang terkait kasus ini,” tegas Richard.
Dalam perkara ini, Wulang dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. [bed]

Tags: