ampak-sejumlah-peserta-ikuti-upacara-rutin-17-an-yang-digelar-di-Halaman-Pendopo-Malowopati-pemerintah-Kabupaten-Bojonegoro-Kamis-1712-berlangsung-khidmat.
Bojonegoro, Bhirawa
Upaya pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban semua warga negara. Upacara rutin 17-an yang digelar di Halaman Pendopo Malowopati pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (17/12) pagi berlangsung khidmat tak sekedar upacara 17-an, namun dirangkaikan dengan peringatan Hari Ibu ke-87 dan Hari Bela Negara ke 67 tahun 2015.
Bertindak selaku inspektur upacara Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono, menyampaikan peringatan hari Kartini dan hari ibu memang untuk kaum wanita, namun hari kartini diperingati oleh seluruh kaum wanita. “Sedangkan untuk peringatan hari ibu ini adalah dikhususkan untuk kaum ibu. Peran ibu sangat luar biasa, pendidikan formal untuk anak-anak kita waktunya sangat terbatas,” ungkap wabup.
Dalam pengarahannya, Wabup juga mengingatkan pula tentang pentingnya kaum ibu dan wanita meningkatkan kualitas ataupun menapaki jenjang karier yang lebih tinggi. Selama ada kesempatan dan biaya mengapa tidak untuk kembali belajar sehingga jenjang kariernya akan tercapai sebagaimana cita-cita dan keinginannya.
“Kesetaraan Gender seperti yang diperjuangkan oleh Ibu Kita Kartini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, tidak ada pembatas untuk mengenyam jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun menapaki karier yang sama dengan kaum lelaki,” paparnya.
Memang dari segi kesehatan bahwa kerusakan syaraf itu terbanyak terjadi pada kaum perempuan utamanya adalah saat melahirkan. Seyogyanya para suami untuk menjaga kondisi istrinya apakah itu terkait dengan postur tubuh, asupan gizi, dan menjaga perasaan mereka. “Karena kecenderungan bahwa kaum ibu lebih tepat dalam mengelola antara keuangan dan kebutuhan. Yang penting adalah bagaimana menjaga keharmonisan keluarga,” ucapnya.
Wabup juga menyampaikan, peringatan Hari bela Negara ke 67 tahun 2015 seyogyanya jangan langsung ditelan mentah mentah, karena tidak mungkin sipil atau masyarakat akan diberi kewajiban menyandang senjata. “Bela negara dalam hal ini adalah berkarya sesuai dengan profesi dan bidang tugasnya masing-masing. Dicontohkan adalah yang bertani yang bertani, sebagai aparatur harus melayani sesuai dengan bidang tugasnya,” kata wabup, menegaskan.
Ini adalah bentuk bela negara yang sebenarnya bukan berarti dilatih menggunakan senjata atau memanggul senjata. “Jangan ada konotasi bela negara itu menyandang senjata ataukah berperang. Kita harus cerdas menyikapi bahwa bela negara adalah memberikan sumbangsih sesuai dengan karya dan keahlian yang diberikan untuk negara kita,” kata Wabup. [bas]
