“Yang milyaran dan trilyunan diurus KPK, yang seratus dua ratus ribu, saya yang urus.” Begitu tekad prsiden Jokowi dalam memberantas pungli (pungutan liar), terutama pada aspek layanan publik. Masyarakat menunggu, dengan berharap besar hasilnya. Sebab selama ini pungli nyaris menjadi kelaziman oleh jajaran birokrasi. Tiada ke-administrasi-an yang gratis, termasuk mengurus identitas diri kependudukan. Lebih lagi mengurus izin usaha, bagai diperas di tiap meja.
Namun sebenarnya, pungli bukan hanya dominasi birokrasi. Melainkan yang paling parah, dilakukan oleh penegak hukum. Mulai dari kepolisian, jaksa, hakim, sampai mengurus banding dan kasasi. Yang lebih mahal, adalah mengurus remisi. Konon, harganya disesuaikan dengan besarnya pengampunan hukuman. Tidak sulit menyidik pungli pada kalangan penegak hukum. Cukup menggali informasi (dengan jaminan perlindungan) dari para napi yang sudah bebas.
Kurang tepat manakala Kementerian Hukum dan HAM menjaga pungli di jajaran Imigrasi. Karena sudah lama ke-imigrasi-an telah melakukan upaya transparansi. Hasilnya pasti bagus. Seharusnya Kemenkumham menjelajah ke-pungli-an di dalam penjara (Lapas, Lembaga Pemasyarakatan). Hasilnya pasti “sekarung” daftar nama petugas Lapas yang memungut pungli. Kadang ada yang memberi secara “sukarela.” Lalu kondang istilah “susu tante” (sumbangan sukarela tanpa tekanan).
Konon pula, hanya segelintir pengacara yang pandai (intelektual) dan bersih. Rata-rata pengacara hanya piawai menyuap polisi, jaksa dan hakim. Tujuannya, agar kliennya memperoleh keringanan hukuman, sampai bebas. Satu kasus saja (misalnya Saipul Jamil), telah membuktikan mata rantai pungli di jajaran penegak hukum. Padahal hampir seluruhnya tak beda dengan Saipul Jamil. Yang paling parah, dialami oleh napi kasus narkoba, dan jaringan maling kendaraan bermotor.
Sedangkan pungli yang dilakukan oleh jajaran birokrasi, tergolong ecek-ecek tapi mengalir deras tiap hari. Antaralain (di daerah), terjadi pada jajaran Dinas Perhubungan di Kabupaten dan Kota. Uji kir kendaraan, menjadi ladang pungli paling subur. Disusul urusan administrasi perizinan. Bahkan tak jarang, asosiasi berbagai profesi (kontraktor rekanan, sampai perawat dan bidan) turut memperparah rentang administrasi. Ujung-ujungnya memeras masyarakat.
Ingat dulu (dekade 1980-an), rezim Pak Harto juga gemas dengan pungli. Sampai dilakukan pemberantasan pungli, dipimpin oleh Pangkopkamtib Laksamana Sudomo. Sasaran utamanya (yang dijadikan pen-citraan), jembatan timbang. Namun tak lama, pungli makin marak. Bahkan berdasar catatan perekonomian (kalangan pengusaha), ongkos pungli mencapai 23% biaya produksi. Sedangkan upah buruh hanya sekitar 13%. Jadi, andai tiada pungli, pengusaha akan mampu meng-gaji buruh sampai dua kali lipat.
Birokrasi dan jajaran ASN (aparatus sipil negara) memang jago meminta pungli. Sudah lama kondang istilah “susu tante” (sumbangan sukarela tanpa tekanan). Tanpa “susu tante” urusan akan berjalan lambat dan sulit. Bukan hanya di pelabuhan dengan kasus dwelling time (antre bongkar muat). Melainkan telah menjadi endemik pada hampir seluruh meja di bagian keuangan (pembayaran). Serta meja persyaratan perizinan, terutama pada proses lelang (tender) proyek pemerintah (dan daerah).
Namun tekad presiden yang telah menugasi Kapolri Jenderal Tito, seyogianya bukan sekadar gertak sambal. Ke-geram-an masyarakat terhadap pungli telah sampai pada “ubun-ubun.” Ini warning untuk seluruh jajaran pelayanan publik, serta pejabat publik (politik). Bahwa rakyat telah siap menjadi “polisi anggaran.” Maka presiden, perlu merespons ke-geram-an masyarakat, dengan menyelenggarakan momentum pemberantasan pungli.
Momentum pemberantasan korupsi, dapat di-inovasi bersamaan dengan peringatan hari anti korupsi (9 Desember). Atau hari hari kebangkitan nasional (20 Mei), sekaligus mengumumkan hasil kerja pemberantasan pungli. Hasilnya, pasti, perekonomian akan makin lancar, dan meningkatkan utilitas infastruktur (jalan dan jembatan).
——— 000 ———
