Ketua KPU RI Arief Budiman bersama Ketua DPR RI dan DKPP sidak ke percetakan surat suara Pemilu 2019 di Kecamatan Wringinanom Gresik, Minggu (20/1).[trie diana/bhirawa]
KPU Jatim, Bhirawa
Untuk memastikan surat suara dan formulir Pilpres, Pileg dalam Pemilu yang digelar pada 17 April 2019 mendatang, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman bersama Ketua Komisi II DPR RI dan DKPP melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke percetakan PT Temprina di Desa Sumengko di Kecamatan Wringinanom Gresik, Minggu (20/1).
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, kedatangan dirinya ke Gresik untuk mengetahui secara langsung produksi perdana surat suara dan formulir KPU.
“Selain sidak ke Gresik, kami juga akan ke Makassar Sulawesi Selatan. Tapi, bedanya kalau ke Gresik yang mendampingi lengkap. Ada Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, Ketua DKPP dan Ketua Bawaslu RI,” katanya.
Lebih lanjut Arief mengatakan, ada 6 konsorsium yang mengerjakan surat suara, dan bergabung dengan 35 perusahaan.
“Total ada 939.979 juta surat suara yang percetakannya dilakukan di Gresik. Dari jumlah itu, tidak hanya untuk Provinsi Jatim melainkan juga 9 provinsi lainnya. Di antaranya Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali dan lain-lain,” ujarnya.
Ia menambahkan, target seluruh surat suara dan formulir KPU dipatok pada 11 Maret 2019 harus sudah selesai. Setelah itu, pada 15-16 Maret didistribusikan ke KPU kota dan kabupaten. Selanjutnya, dilakukan penyortiran sebelum dimasukkan ke kotak suara.
“Untuk percetakan surat suara maupun distribusi, kami tetap memprioritaskan tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat distribusi,” tuturnya.
Arief Budiman juga menekankan, terkait dengan ini dia menghimbau jangan sampai saat distribusi surat suara tertukar dari Dapil 1 dikirim ke Dapil 2.
“Dapil yang terdaftar ada 2.592 Dapil. Jadi tidak boleh salah sewaktu melakukan pendistribusian atau produksi,” ungkapnya.
Sementara, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali menyatakan kehadirannya di Gresik bersama Ketua KPU ingin memastikan tahapan yang dilaksanakan apa berjalan sesuai dengan Undang-Undang PKPU RI.
”Tahun ini merupakan pengalaman pertama pemilu dijadikan satu baik itu Pileg, Pilpres, DPD dan DPRD provinsi maupun kota dan kabupaten. Saya menilai KPU saat ini banyak penghematan dalam menyelenggarakan pemilu secara serentak,” tandasnya. [geh]
