Bupati Jember MZA Djalal saat membuka Musrenbang di Aula PB. Sudirman Pemkab Jember.
(Musrenbang Pemkab Jember)
Jember, Bhirawa
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Jember, selain menjalankan amanah Undang-Undang sebagai satu kesatuan Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kab/Kota) juga sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) 2015. Sehingga dalam kegiatan ini, diharapkan masukan dan saran dari seluruh masyarakat agar Jember kedepan lebih baik.
” Kami memiliki keterbatasan, sehingga perlu masukan dan saran guna melengkapi keterbatasan tadi dalam penyusunan anggaran 2015, yang akan dilaksanakan pertenghan tahun ini. Masih cukup waktu bagi kami untuk menerima masukan dan saran dari seluruh lapisan masyarakat melalui webside yang ada di Pemkab Jember,” ujar Bupati Jember MZA Djalal saat membuka Musrenbang beberapa waktu lalu.
Bupati Djalal dalam kegiatan tersebut mengungkap capaian yang telah dilaksanakan selama memimpin di Jember. Indek Pembangunan Manusia (IPM) Jember hingga saat ini mencapai skor 65,93 yang berada dibawah Jawa Timur yang telah mencapai skor 72,84.
“Cukup berat untuk mencapai skor yang telah dicapai Jawa Timur, karena jumlah penduduk kita mencapai 2,8 juta jiwa. Namun capaian IPM ini ada peningkatan yang cukup berarti bila dibanding sebelum saya menjabat di Jember yang hanya memiliki skor 58,” ungkapnya.
Ada 3 varieabel dalam capaian peningakatan IPM yang harus dilakukan. Yakni bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Ekonomi. Soal pendidikan misalnya, Di Jember masih terdapat 200 ribu lebih buta huruf, meskipun Pemkab sendiri masih bingung soal indikator buta huruf.
“Tapi saat coblosan pemilu mereka titis (tepat-red) dalam mencoblos tanda gambar maupun nama caleg. Ini artinya mereka tidak buta huruf,” guyon Djalal.
Dalam program pendidikan dan kesehatan diakui oleh Bupati Djalal masih mengalami kendala dilapangan. Djalal mencontoh dana untuk pendidikan yang selama ini banyak dikucurkan oleh Pusat maupun Propinsi.
“Dana tersebut tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena terkendala Juklak dan Juknis yang selalu terlambat. Biasanya Juklak dan Juknisnya dikirim menjelang akhir tahun (November), sehingga dana tersebut tidak terserap secara optimal. Kalau kita garap tanpa menunggu juklak dan juknis, jelas nantinya akan berdampak pada persoalan hukum,” terangnya pula.
Di sektor kesehatan, urai Djalal, juga mengalami hal yang sama. Ibu hamil sebelumnya bisa adem ayem karena ada Jaminan Persalinan (Jampersal), namun 3 bulan berjalan sudah ganti program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM) yang dilakukan oleh BPJS.
“Kebijakan yang sering berubah-ubah sangat menyulitkan pemerintah yang ada dibawah. Dan masih banyak persoalan lain yang harus disikapi secara bijaksana,” ungkapnya pula.
Di sektor sosial ekonomi, Djalal menganggap hal ini merupakan program baru. Djalal mengaku dalam program ini sudah berjalan dengan sendirinya, baik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun dengan pinjaman modal keluarga miskin.
“Ini sudah berjalan dan perkembangannya juga mulai pesat,” pungkasnya. [efi/hms pemkab jember*]
