Besok Nyoblos

Besok, Rabu (Legi) 14 Pebruari 2024, menjadi hari bersejarah segenap masyarakat Indonesia. Bersamaan dengan hari “kasih sayang,” akan dilaksanakan coblosan Pemilu serentak. Memilih seluruh pejabat publik (hasil proses politik) komplet. Coblosan Pemilu 2024 akan sekaligus memilih Presiden, DPR-RI, dan DPD-RI. Serta memilih DPRD Propinsi, juga DPRD kabupaten dan kota. Akan terdapat lima surat suara yang harus dibentang, dan dicoblos.

Masyarakat seyogianya melaksanakan coblosan secara seksama, mempertimbangkan karakter Paslon Presiden – Wakil Presiden, dan Caleg. Sekitar 204,8 juta jiwa masyarakat akan mendatangi TPS (Tempat Pemungutan Suara). Pilpres merupakan amanat konstitusi. UUD pasal 6A ayat (1), menyatakan, bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”

Begitu pula Pileg, juga diamanatkan konstitusi. UUD pasal 22E ayat (2), menyatakan, “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Harus diakui, persaingan dalam pilpres 2024 sangat ketat. Tetapi situasi persaingan antar-parpol, antar Caleg, dan antar Paslon, tidak harus dijalani dengan emosional. Karena akan terjadi setiap lima tahun. Menjadi rutinitas politik.

Niscaya dibutuhkan kecermatan memilih Paslon yang (paling) sesuai dengan kebutuhan zaman. Bukan sekedar orasi (dan gimik) dalam kampanye. Melainkan perlu mempertimbangkan rekam jejak setiap Paslon. Bisa jadi ada Paslon yang memiliki catatan pelanggaran HAM. Serta terdapat Paslon yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Bisa jadi pula terdapat Paslon yang menerabas undang-undang (UU) dengan cara licik, yang terbukti melalui vonis Lembaga Negara (penegakan hukum) resmi.

Sudah banyak baliho, poster, dan spanduk Paslon (Capres bersama Cawapres) ditebar di sepanjang jalan sampai di plengsengan dan tembok kuburan. Mestilah dimaklumi, karena Capres harus memperkenalkan diri kepada masyarakat secara luas. Berbagai ukuran alat peraga kampanye, menyertakan gambar lambang parpol pendukung, bersama caleg. Tetapi banyaknya alat peraga kampanye yang ditebar pasti tidak inharent dengan hasil piplres.

Begitu pula kerapnya tampilan iklan di televisi, radio dan media cetak tidak menjamin kemenangan. Bahkan yang unggul di berbagai survei, belum tentu pula menjadi pemenang. Pemenang Pemilu, baru bisa dipastikan melalui real-count KPU (Komisi Pemilihan Umum), sekaligus penetapan perolehan suara. Walau sejak 3 jam lepas coblosan, berbagai hitung cepat (quick count), sudah mulai memapar hasil sementara.

Tidak mudah menjadi pemenang dalam Pilpres. Selain unggul perolehan suara, masih terdapat persyaratan sebaran pada 19 propinsi (lebih separuh jumlah propinsi seluruh Indonesia). Ini untuk menghindari kemayoritasan di kawasan tertentu (Jawa saja), tetapi tidak didukung kawasan lain. Bagai pasal ke-NKRI=an dalam pilpres. Persyaratan sebaran perolehan suara Pilpres, menjadi mandatory konstitusi.

UUD pada pasal 6A ayat (3), menyatakan: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”

Begitu pula menjadi anggota DPR-RI, DPD-RI, dan DPRD, tidak mudah. Setidaknya harus unggul dalam perolehan suara di Tingkat Dapil (Daerah Pemilihan). Rekan satu partai, satu Dapil, menjadi “lawan utama.” Pada kontestansi DPD, lebih rumit lagi. Karena setiap propinsi hanya terpilih 4 personel. Konon juga diperlukan bekal cukup besar. Terutama untuk “sedekah politik.” Money politics, Satu-satunya larangan dalam UU Pemilu, tetapi sangat masif dilanggar.

——— 000 ———

Rate this article!
Besok Nyoblos,5 / 5 ( 1votes )
Tags: