Hari ini, korps Kepolisian RI berusia 70 tahun. Tak lama lagi, akan diterima kado terindah berupa personel pucuk pimpinan. Komisaris Jenderal (Komjen) Tito Karnavian, sudah disetujui oleh DPR untuk menjadi Kapolri. Inilah personel termuda selama empat dekade yang menyandang bintang empat. Tantangan tugasnya cukup berat, yang utama membangun citra Polri sebagai garda terdepan korps keamanan dan ketertiban masyarakat.
Tak mudah menjadi menjadi anggota Kepolisian RI (Polri), peluangnya tak kalah ketat dibanding masuk perguruan tinggi negeri. Sulitnya menjadi Polisi makin terasa manakala memulai bertugas. Kesulitan itu berlanjut dalam mengurus kenaikan pangkat. Tetapi yang lebih sulit, adalah membangun citra Kepolisian yang terasa masih jauh dari harapan masyarakat.
Sebagai salahsatu penegak hukum, ternyata masih banyak polisi terbelit kasus hukum, juga terlibat tawuran antar-satuan. Tantangan pembenahan internal wajib dilakukan, terutama tren ‘tipikorisasi’ oknum polisi yang memiliki rekening gendut. Sudah banyak perwira polisi masuk bui setelah divonis dalam sidang tipikor. Begitu pula tantangan eksternal, berkait dengan risiko tugas Kepolisian. Berulang kali, aparat Kepolisian menjadi korban penembakan misterius.
Banyak Mapolres, dan pos-pos polisi disatroni. Terutama menjadi incaran gerakan teroris yang geram dengan kinerja Polri yang makin bagus. Sudah banyak teroris tertangkap sebelum beraksi. Termasuk kelompok radikal di Surabaya. Maka tidak bisa tidak, seluruh jajaran kepolisian mestlah lebih meningkatkan rasa aman jajaran internal.
Sebagai garda terdepan urusan kamtibmas dan penegak hukum, polisi mestilah berbenah. Tugas terasa makin berat, karena rasio jumlah polisi masih sangat kurang. Gajinya juga kurang memadai, peralatan sarana tugasnya pun masih minimalis. Bahkan sering, dukun membantu tugas kepolisian karena alat deteksi tak memadai. Ini tentu tidak profesional, bisa berpotensi tindakan wan-prestasi.
Pada sisi lain, tingkat kesejahteraan polisi mestilah lebih terjamin, dengan remunerasi yang halal. Walau bukan “malaikat,” dan bukan pula Superman, polisi mengemban tugas cukup berat. UUD pasal 30 ayat (4) secara spesifik menyebut “kepolisian negara RI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.”
Tetapi banyak oknum polisi berkelakuan menyimpang, kriminal, im-moral bahkan melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam melaksanakan tugasnya. Tak jarang kasus-kasus (kriminal oleh polisi) awalnya memperoleh pembelaan dari atasan, dengan berbagai alibi kebohongan. Dan baru akan diadili secara profesional setelah menjadi perhatian masyarakat luas. Sebagaimana ke-profesi-an lain, polisi memang manusia biasa, yang juga bisa membuat onar.
Kepolisian RI wajib terus berbenah, sekaligus berupaya keras mengembalikan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Harus diakui bukan upaya mudah, tetapi bukan berarti tak ada jalan untuk memperbaiki citra polisi. Namun upaya paling strategis adalah, membuktikan “kebersihan” pimpinan wilayah sebagai pengayoman, pelayanan dan perlindungan masyarakat. Masih banyak Jenderal polisi berbadan kurus, tidak memiliki rekening gendut.
Banyak pula jenderal polisi yang terlibat (aktif) dalam dakwah keagamaan, disebut sebagai kiai. Polisi bukan hanya yang bersembunyi di balik pohon, lalu muncul tiba-tiba untuk menilang. Melainkan juga bergelut melawan perampok, menyergap teroris dan melancarkan arus lalulintas, serta menangkap gembong narkoba. Sudah sangat banyak hasil kinerja polisi yang menghantar tersangka ke meja hijau dengan ancaman pidana maksimal, hukuman mati.
Di pedesaan, rasa aman sudah cukup memadai. Tetapi masih perlu ditambah dengan peng-akrab-an hubungan antara rakyat (aparat desa) dengan kepolisian. Antaralain melalui zikir istighotsah (bersama masyarakat), dengan berseragam. Program sambang desa silaturahim dengan tokoh masyarakat, akan membantu polisi menunaikan tugasnya dengan dukungan partisipasi publik.
———- 000 ———–
