Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dalam diskusi 4 Pilar MPR RI bertema “Kebhinekaan Dalam Bingkai NKRI”, Jumat (2/11). Nara sumber lainnya, anggota MPRRI dari fraksi PPP Arwani Tomafi dan pengamat Komunikasi Politik Maksimus Ramses Lalongkoe.
Jakarta, Bhirawa
Menurut Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, Bhineka Tunggal Ika dalam konteks NKRI sudah final, sudah menjadi komitmen dan konstitusi kita. Bahkan sudah melalui beragam ujian berbang sa, bernegara dan bermasyarakat, semuanya sudah ter-lewati. Digugat dengan cara apa pun, Bhineka Tunggal Ika adalah NKRI seutuhnya. Itu kesepakatan dalam musyawarah yang telah dicetuskan para pendiri bangsa, para founding fathers Indonesia.
“Tinggal tantangan kedepan-nya memerlukan sebagaimana dahulu NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, itu, adalah kebersamaan dan kesepakat an dari semua pihak. Baik dari kalangan politisi maupun non politisi, dari kalangan beragama Islam maupun non Islam.Juga dari kalangan akademisi maupun non akademisi,” papar Hidayat N Wahid dalam diskusi 4 Pilar MPR RI bertema “Kebhinekaan Dalam Bingkai NKRI”, Jumat (2/11). Nara sumber lainnya, anggota MPRRI dari fraksi PPP Arwani Tomafi dan pengamat Komunikasi Politik Maksimus Ramses Lalongkoe.
Pengamat komunikasi politik Maksimus menilai pernyataanHidayat N Wahid tersebut, menunjukan sikap keNegarawan seorang Waka MPRRI. Hal ini sangat penting, sebab tidak banyak politisi yang memiliki sikap negarawan. Sekarang,bahkan banyak politisi yang sama sekali tidak mmiliki sikap negarawan.Dilandasi kenyataan ini, perlu dorongan ke depan agar proses komunikasi politik para tokoh politik harus menggunakan narasi-narasi yang bersifat membangun, kontruktif. Memberikan harapan tentang kemajuan bangsa, bukan sebaliknya.
“Kita harus menghindari pola komunikasi yang bisa memecah belah. Apalagi dengan membentuk kelompok-kelompok, membentuk sekat-sekat dalam perjuangan politik mereka. Ini sangat berbahaya,apalagi kini tengah menghadapi Pileg dan Pilpres, yng bersamaan. Artinya gerakan-gerakan politik saat ini dilakukan oleh aktor politik, yang cenderung merusak,”cetus Maksimus.
Arwani Tomafi melihat, di era Android ini bangsa Indonesia meng hadapi tantangan baru. Tantangan yang semakin berat ini menurut Arwani harus dihadapi dengan kembali ke koridor Hukum kita. Kesepakatan para founding fathers, para pendahulu kita, bahwa Pancasila sebagai ideologi NKRI. Amatlah ber bahaya bagi kesatuan NKRI yang ber Pancasila, bila ada tren kecenderungn membentuk kelompok-kelompok dengan kedok agama dalam permainan politik. Politisi seperti ini sangat diragukan kesetiaannya pada Bhineka Tunggal Ika nya NKRI. [ira]
