Biarkan Golkar Benahi Masalah Internal Sendiri

GolkarJakarta, Bhirawa
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro mengatakan pemerintah seharusnya membiarkan Partai Golkar membenahi masalah internalnya sendiri agar ada rasa tanggung jawab di dalam benak elite partai beringin.
“Cekcok yang dihadapi Golkar adalah urusan internal Golkar. Semestinya biar saja Golkar menyelesaikan masalahnya sendiri supaya di antara para elite Golkar bertanggung jawab menuntaskan konflik Golkar,” ujar Siti Zuhro kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan tidak bisa dipungkiri nuansa politis telah tercipta ketika Menkopolhukam menyerukan agar Polri tidak mengeluarkan perizinan penyelenggaraan Munas IX Golkar 30 November 2014 di Bali.
Menurut dia, apapun alasannya aktivitas partai politik tak seharusnya diintervensi pemerintah. Apa yang dilakukan Menkopolhukam menurut dia berpotensi mengembalikan situasi politik seperti era Orde Baru.
“Apalagi partai Golkar adalah partai nomor dua pemenang pemilu legislatif. Artinya, keberadaannya absah secara hukum,” tegas Siti.
Sebelumnya Menkopolhukam Tedjo Edhi mengimbau Polri agar tidak memberikan izin penyelenggaraan Munas IX Golkar 30 November 2014 di Bali untuk mencegah timbulnya kekacauan ditengah tensi politik partai beringin yang memanas.
Di sisi lain, sejumlah kader muda Golkar memang menginginkan penyelenggaraan munas Januari 2015 agar cukup waktu persiapan penyelenggaraan munas, serta tercipta keadilan di mana seluruh bakal calon ketua umum memiliki kesempatan konsolidasi dengan kader daerah dan memenangkan bursa ketua umum.
Jika regenerasi kepemimpinan terjadi di tubuh Golkar, maka hal itu membuka peluang perubahan arah koalisi partai beringin. Hal ini diindikasikan pernyataan sejumlah calon ketua umum beberapa waktu belakangan yang mengatakan bahwa tidak ada sejarahnya Golkar berada di luar pemerintahan. [ant.ira]]

Tags: