KUNJUNGAN kerja (kunker) menjadi salahsatu pos pengeluaran pemerintahan yang cukup besar, pada APBN maupun APBD (Propinsi dan Kabupaten serta Kota). Namun impact kunker nyaris tidak dapat dirasakan. Walau sebagian (kecil) diantaranya, juga penting. Karena itu berbagai kritik (dan desakan) agar pemerintah mengurangi kunker. Caranya, bisa dengan mengurangi frekuensi kunker, bisa juga mengurangi nominal standar biayanya.
Pemerintahan presiden Jokowi merespons berbagai kritik terhadap kunker. Salahsatu respons, adalah terbitnya Permenkeu (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 53 tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2015, di dalamnya mengatur nominal perjalanan dinas. Di setiap propinsi juga merespons hal yang sama. Di Jawa Timur, terbit pula Pergub (Peraturan Gubernur) tentang nominal “uang saku” biaya perjalanan dinas. Tidak tanggung-tanggung, penyusutannya sampai 60%.
Pemberlakuan penyusutan “uang saku” kunker, persis pada kinerja DPR (dan DPRD) periode 2014 – 2019. Ukurannya menggunakan standar biaya hidup di daerah tujuan secara riil. Maksimal Rp 600 ribu untuk luar propinsi, dan (minimal) Rp 200 ribu untuk dalam propinsi. Kunker akan murah, manakala dilakukan di dalam propinsi, di kota kecil pula (dengan standar maksimal penginapan hotel bintang dua). Banyak anggota DPRD mengeluh, karena ongkos politik sampai menjadi anggota parlemen tidak murah.
Kunker menjadi “andalan” penghasilan pejabat (terutama DPRD). Kunker dilakukan beriringan dengan Rancangan Perda, dengan alasan studi banding maupun konsultasi ke Pemerintah Pusat. Padahal sejatinya, yang dikejar oleh anggota DPRD hanyalah susuk (sisa) uang akomodasi. Tujuannya sangat remeh-temeh. Jika “uang saku” kunker dipatok rendah, maka sulit untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan selama pen-caleg-an.
Karena itu banyak desakan dari berbagai daerah se-tanah air, agar biaya kunker direvisi (dinaikkan). Konon karena masif-nya desakan, Kementerian Dalam Negeri mengabulkan permintaan untuk merevisi ulang “uang saku” kunker. Selanjutnya, gubernur akan menerbitkan revisi SK (Surat Keputusan) pula. Diperlukan mulai bulan Juni (2015) “uang saku” kunker akan naik lagi, walau tidak sebesar nominal asal (sekitar Rp 1,250 juta per-orang per-hari, untuk luar propinsi).
Namun kenyataannya, penyusutan biaya kunker tidak menghemat APBD. Banyak siasat dilakukan, tak lain, dengan memper-kerap kunker. Agar pundi-pundi penyelenggara pemerintahan (eksekutif dan legislatif) tidak menyusut. Terutama eselon II dan anggota DPRD. Risikonya, pejabat publik lebih capek karena ke-sering-an kunker. Jika tidak waspada, berbagai penyakit bisa mudah menjangkiti. Misalnya, radang usus, gangguan liver, gangguan fungsi ginjal, serta meningkatnya gula darah.
Selain menggerogoti kesehatan tubuh, sebenarnya sejak lama berbagai perjalanan dinas disinyalir cuma menggerogoti negara. Terutama kunker ke luar negeri. Bahkan saking jengkelnya, mahasiswa Indonesia di Jerman melakukan demo saat anggota DPR-RI melakukan kunjungan. Ternyata memang kunker abal-abal, sekadar kelenceran.
Kunker ke luar negeri dibatasi, antaralain hanya untuk menindaklanjuti kerjasama, atau memenuhi undangan (tertulis). Namun seiring perkembangan teknologi informasi, kunker menjadi tidak efisien. Apapun yang ingin diketahui dan berada di luar jangkauan (luar negeri maupun luar daerah, bahkan luar bumi) sudah bisa dilihat bagai di depan mata. Lebih efektif dan effisien, seketika (live).
Kebutuhan untuk ber-komunikasi langsung (tanya jawab) antar kawasan, bisa menggunakan metode teleconference sistem jaringan 3G. Itu hanya memerlukan biaya pulsa, maksimal Rp 1 juta, untuk sekelompok. Tidak perlu biaya akomodasi konvensional (penginapan di hotel dan biaya transportasi). Begitu pula kebutuhan administrasi ke-birokrasi-an (berupa bukti pertemuan) bisa dilakuan dengan perekaman dokumentasi lebih murah.
Maka kelak, kunker pasti akan dikepras, digantikan teleconference. Masyarakat akan mendorong pemerintah agar terus melakukan efisiensi, serta sistem gaji berkeadilan.
————- 000 ————-
