Foto: ilustrasi
Kota Batu, Bhirawa
Biaya pelaksanaan Pilkada Kota Batu tahun 2017 diperkirakan naik 2 kali lipat dibanding Pilkada tahun 2012 lalu. Kenaikan drastis biaya Pilkada tersebut diperkirakan karena naiknya biaya yang diajukan KPU Kota Batu.
Kalau dalam tahun 2012, biaya yang diajukan KPU Kota Batu hanya Rp 6,5 miliar, namun kini mengajukan anggaran sebesar Rp 12,7 milyar. Pengajuan tersebut disampaikan Ketua KPU Kota Batu, Rochani, kepada Wakil Walikota Batu Punjul Santoso, Selasa sore (29/9).
Menurut Rochani, kenaikan anggaran Pilkada tak bisa dihindari karena KPU harus menanggung biaya pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan bahan kampanye pasangan calon.
“KPU kan harus menanggung biaya kampanye pasangan calon, sehingga biayanya otomatis naik dibanding dengan ajuan Pilkada 2012 lalu,” tutur Rochani.
Biaya sebesar itu menggunakan asumsi jumlah pemilih 160 ribu, TPS 420, 5 pasangan calon dan anggaran pelaksanaan selama 12 bulan.
Sementara itu Wawali Punjul Santoso mengatakan bahwa pengajuan anggaran Pilkada masih menunggu ajuan anggaran Kesbangpol, Polres dan Kodim. “Selain anggaran untuk KPU, kan juga ada anggaran Panwas, anggaran keamanan dan anggaran untuk Kesbang. Setelah terkumpul semua, nanti akan diajukan ke Tim Anggaran dan Walikota Batu, sebelum dimasukkan ke APBD,” terang Punjul.
Ditambahkan, karena pelaksaan hari pemungutan suara dilaksanakan Pebruari 2017, maka anggaran Pilkada akan dialokasikan selama 2 tahun anggaran. Sehingga Tim Anggaran nanti akan memilah, mana yang harus dibiaya di APBD tahun 2016 dan mana yang dibiaya dalam APBD tahun 2017.
“Kalau total anggaran Pilkada tahun 2012 lalu hanya Rp 10 miliar, baik itu untuk KPU, Panwas, Polres, Kodim maupun Kesbang. Sedangkan untuk Pilkada mendatang seperti akan naik, karena KPU saja mengajukan sebesar itu,” tukas Punjul.
Dijelaskan, pengajuan anggaran Pilkada tersebut diharapkan segera masuk karena saat ini Tim Anggaran mulai menampung ajuan anggaran dari masing-masing SKPD untuk penyusunan RAPBD 2016. “APBD kan harus sudah disahkan Desember mendatang, sehingga bulan Oktober harus sudah diajukan ke DPRD,” tandas Punjul. [sup]
