Bidan PTT Sampang Demo Kemenpan RI

72 Perwakilan bidan PTT Kabupaten Sampang berangkat demo ke Kemenpan-RB RI, akan bergabung dengan bidan PTT se-Indonesia.

72 Perwakilan bidan PTT Kabupaten Sampang berangkat demo ke Kemenpan-RB RI, akan bergabung dengan bidan PTT se-Indonesia.

Sampang, Bhirawa
Sedikitnya 72 bidan yang tergabung dalam forum bidan pegawai tidak tetap (PTT) se-Kabupaten Sampang, berangkat ke kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Kemenpan-RB) RI, Selasa (3/5). Mereka mendesak pemerintah pusat segera mengangkat bidan PTT menjadi PNS.
Dari jumlah total 117 bidan PTT se-kabupaten Sampang, 72 bidan PTT sebagai perwakilan berangkat dari Kabupaten Sampang Selasa (3/5) pagi, ke Jakarta kantor Kemenpan-RB RI dengan menggunakan armada bus, mereka akan bergabung dengan bidan PTT se-Indonesia untuk melakukan aksi unjukrasa di depan kantor Kemenpan-RB RI.
Menurut Fina koordinator aksi farum bidan PTT Kabupaten Sampang di sela-sela pemberangkatan dari Kabupaten Sampang, ia menjelaskan aksi kali ini sudah kesekian kalinya kami lakukan untuk memperjuangkan
nasib bidan PTT.
“Sebab kami di Kabupaten Sampang sudah belasan tahun mengabdi namun tidak kunjung diangkat menjadi PNS. Saya sendiri sudah 9 tahun mengabdi menjadi bidan PTT sehingga sudah tiga kali melakukan perpanjangan, sebab tiga tahun sekali bidan PTT harus melakukan perpanjangan. Kedatangan kami ke Menpan-RB ini bergabung dengan bidan PTT se-Indonesia, tidak ada lain tuntutan kami keadilan quota profesi bidan, diangkat PNS tanpa syarat, dan tidak ada pembatasan usia,” jelasnya.
Lebih lanjut Fina mengatakan, apa yang dilakukan kami yang tergabung dalam forum bidan PTT Kabupaten Sampan bergabung aksi ke Jakarta ini, kami juga sudah diberikan izin dan dukungan dari Ka-Dinkes Kabupaten Sampang.
Sementara dr. Firman Pria Abadi kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, sangat mendukung apa yang dilakukan bidan PTT Kabupaten Sampang untuk memperjuangkan haknya menjadi PNS, sebab kewenangan pengangkatan bidan PTT ke PNS merupakan kewenangan pemerintah pusat. [lis]

Rate this article!
Tags: