Big Data Terisi 30 Persen, DPRD Pertanyakan Keseriusan Diskominfo Jatim

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Bayu Airlangga

DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi A DPRD Jatim pertanyakan keseriusan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jatim dalam mengelola big data untuk Program East Java Smart Province. Sejak dicanangkan pada awal pelantikan Gubernur Khofifah-Emil Februari lalu, sampai sekarang tidak ada perkembangan yang berarti.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Bayu Airlangga mengungkapkan, big data yang menjadi domain Dinas Kominfo, updatenya masih terisi 30 persen saja. Ini artinya sama dengan kondisi pada bulan Februari 2019 lalu.
“Saya dapat informasi Februari lalu update big data masih 30 persen terisi, belum lama ini saya cek lagi ke Pak Ardo (Kepala Dinas Kominfo Jatim, red) saat hearing dengan Komisi A ternyata belum ada perkembangan,” jelas Bayu, Rabu (13/11) kemarin.
Pada dasarnya, lanjut Bayu, DPRD Jatim ingin agar program tersebut dapat difinalkan. Artinya big data yang berisi pusat data seluruh kebutuhan dan perkembangan Jatim dari 38 kabupaten/kota segera dimanfaatkan publik. “Dari penjelasan Dinas Kominfo saat itu, masih kesusahan masalah anggaran yang kurang,” ungkapnya.
Jika memang masalahnya adalah anggaran yang kurang, lanjut Bayu, tentunya Dinas Kominfo harus tetap ada progres dan tidak jalan ditempat seperti sekarang ini. Karena sebelum program itu dicanangkan, pasti sudah ada perencanaan anggaran.
“Saya rasa kalau memang susah dalam anggaran, seharusnya dibahas sebelumnya. Karena setiap program pasti ada perencanaan anggarannya, bukan setelah ini diluncurkan, ditengah jalan berhenti, ini kurang bagus,” kritik politisi Partai Demokrat ini.
Bayu berharap, pada sisa waktu tahun 2019 ini ada perkembangan yang berarti dalam program big data dan command centre untuk menunjang East Java Smart Province itu. Apalagi program ini menjadi salah satu andalan Pemerintah Provinsi Jatim untuk perkembangan teknologi dan menuju era teknologi 4.0. “Kami harap agar segera cepat ditindaklanjuti, kami ingin big data itu segera final,” pungkasnya.
Untuk diketahui, program big data atau pusat data adalah salah satu upaya pemprov Jatim mempermudah akses informasi kepada publik dengan lengkap dan akurat. Program ini dalam rangka memperbaiki East Java Smart Province yang sudah diresmikan sejak September 2018.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim Ardo Sahak mengakui, pada 2019 ini tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mendukung realisasi big data. Sebab, keinginan mewujudkan big data itu belum terprogramkan secara signifikan. “Karena yang menyusun program saat itu kan bukan saya. Saya belum masuk ke Kominfo. Jadi pada 2020 nanti, kalau ingin big data ini dilanjutkan maka butuh suport anggaran yang cukup,” tutur Ardo.
Hal tersebut diakui Ardo telah disampaikan pada Komisi A DPRD Jatim saat hearing. Menurutnya, program ini menjadi salah satu program strategis Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Karena itu, dibutuhkan penguatan dari sisi anggaran agar mimpi mewujudkan big data ini benar-benar terealisasi. “Kita membutuhkan infrastruktur dan software pendukung. Sejauh ini kita sudah memiliki server dan command room yang memadahi. Tapi itu saja belum cukup,” pungkas Ardo. geh,  [tam]

Tags: