Birokrasi Lambat, Anggaran Operasional 17 Kelurahan Terhambat di Nganjuk

anggota Komisi I DPRD Nganjuk.Suprapto, S.Pd, SH.

Nganjuk, Bhirawa
Lambatnya birokrasi anggaran era Bupati Novi Rahman Hidayat mengakibatkan pelayanan 17 kelurahan di Kabupaten Nganjuk tersendat. Karena anggaran untuk biaya operasional tidak kunjung cair, aliran listrik di kantor kelurahan terancam diputus oleh PLN.

Kondisi itu juga diperparah dengan belum cairnya gaji untuk tenaga honorer yang tersebar di 17 kelurahan di Kabupaten Nganjuk. Sedangkan untuk pembayaran litrik, beberapa kepala kelurahan harus merogoh uang pribadi atau mencari pinjaman. Selain itu, kelengkapan peralatan tulis kantor seperti kertas, tinta serta bolpoin merupaka alat yang harus tersedia.

Rata-rata, 17 kelurahan yang hingga tri wulan pertama 2021 ini anggaran operasionalnya belum cair memerlukan dana Rp 10 juta setiap bulannya. Sehingga jika 17 kelurahan anggaran yang belum dicairkan kurang lebih Rp 510 juta. Hal itu dikemukakan Suprapto, S.Pd, SH, anggota Komisi I DPRD Nganjuk ketika memantau pelaksanaan standar layanan publik di tingkat kelurahan. “Bupati jangan menunda-nunda lagi pencairan anggaran unit kerja di masing-masing organisasi perangkat daerah, supaya pelayanan terhadap masyarakat tidak terhambat,” ujar Suprapto, S.Pd, SH, anggota Komisi I DPRD Nganjuk.

Suprapto menandaskan, penyelenggara pelayanan publik di kelurahan menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Karenanya diminta untuk komitmen tingkatkan sarana prasarana (sapras) dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur layanan publik.

Dari hasil pantauan tersebut, Suprapto berharap menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Nganjuk agar minusnya anggaran operasional atau anggaran rutin di tingkat kelurahan bisa segera dilakukan pencairan dan peningkatan sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan secara baik dan optimal.

Masyarakat dikatakan Suprapto semakin kritis menilai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terlebih khusus pada tingkatan pemerintah kelurahan. Permasalahan yang menjadi sorotan masyarakat diantaranya adalah pelayanan public dan kinerja pemerintah kelurahan.

Kelurahan sebagai organisasi yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan Masyarakat, dikatakan Suprapto merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota, di era otonomi daerah seperti sekarang ini. Dimana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan, pengendalian pembangunan dan pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak, karena kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat. (ris)

Tags: