Bisa Pantau Absensi PNS dari Ruangan

Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus memantau absensi PNS dari monitor di ruang kerjanya, Rabu (28/12) kemarin. [kariyadi/bhirawa]

Kota Mojokerto, Bhirawa
Sejak diterapkan absensi PNS model finggerprint, Wali Kota Mojokerto bisa memantau absensi karyawan dari monitor di ruangannya. Dari jumlah absensi itu, wali kota bisa menjatuhkan sanksi maupun pengharhargaan.
”Yang melanggar diberikan sanksi dan yang rajin tentunya diberikan penghargaan. Semua absensi PNS ini bisa kita pantau dari monitor yang ada di ruangan saya,” ujar Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, Rabu (28/12) kemarin. Wali kota mengatakan hal itu usai lounching absensi karyawan model fonggerprint di Pemkot Mojokerto.
Pemkot Mojokerto memasang 135 fingerprint di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sekolah serta Puskesmas yang ada di Kota Mojokerto.
Dengan adanya sistem absensi elektronik itu disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkot Mojokerto bisa meningkat.
”Semua dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga diharapkan semua aparatur sipil negara akan terus bisa meningkatkan pekerjaannya dan bekerja sesuai Tupoksinya. Karena tujuannya untuk meningkatkan disiplin dan mempermudah sistem monitoring absensi,” tambah Walikota Mojokerto
Harapannya, lanjut orang nomor satu di Kota Mojokerto ini, tingkat kedisplinan meningkat yang endingnya pelayanan masyarakat dan tugas sesuai tupoksinya meningkatkan. Karena menurutnya, ada beberapa absensi tidak hadir tanpa izin, hadir tapi tidak mengerjakan pekerjaan dan hadir mengerjakan tapi tidak sesuai Tupoksinya.
Diharapkan dengan upaya meningkatkan disiplin ini mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Program ini harus berjalan mulai 3 Januari di semua SKPD dan sekolah.
Menurutnya, kehadiran dan T^upoksi para PNS akan terus dipantau karena monitor fingerprint tak hanya ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tapi juga di ruang kerjanya. Sebelumnya, lanjut wali kota, di Pemkot Mojokerto absensi dilakukan masih acara manual yakni tanda tangan dan hal itu mempunyai kelemahan karena bisa titip dan diubah.
”Seperti yang dibilang tadi, ada yang seperti itu tapi tidak banyak dan alat ini dibeli dari APBD sehingga siapa yang merusak dengan tujuan punya niat tidak baik akan kena sanksi. Namun kita juga akan memberikan reward yakni tunjangan tambahan penghasilan melalui fingerprint itu,” jelasnya.
Kepala BKD Pemkot Mojokerto, Endri Agus Subianto menambahkan, pemasangan fingerprint di masing-masing SKPD melihat kapasitas jumlah karyawannya.
Seperti di RS dipasang dua fingerprint tapi di BKD karena karyawannya sedikit maka cukup satu saja. Jika pak wali ingin memantau bisa langsung diketahui dari monitor itu,” urainya.
Yakni berapa PNS yang masuk maupun berapa PNS yang telat. Namun, lanjut Agus, jika PNS tersebut ada tugas dinas maka surat dinas tersebut bisa dikirim melalui fax ke BKD.
Menurutnya, selama tiga bulan uji coba fingerprint, PNS di Pemkot Mojokerto ada 90% masuk. Jumlah PNS di Pemkot Mojokerto sebanyak 3.128 orang. [kar]