Bisakah Menjamin Harga 9 Pokok Tidak Naik ?

(Menjelang Natal dan Tahun Baru)

Oleh :
Agus Samiadji
Wartawan Senior

Dalam rangka menghadapi Hari Natal 2017 dan Tahun Baru 2018, pemerintah harus bisa menjaga stabilnya harga 9 pokok di pasaran baik di pasar tradisional maupun pasar swalayan. Karena situasi saat ini banyak terjadi banjir, tanah longsor dan saat ini dalam musim paceklik atau persediaan bahan pokok di petani sudah habis. Yang sangat perlu dibutuhkan masyarakat saat ini adalah harga beras, minyak goreng, tepung terigu, gula di pasaran tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Karena itu, agar pemerintah sudah siap dan mulai mendroping operasi pasar beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, kedelai mulai dari sekarang. Pemerintah jangan sampai beraksi setelah bahan makanan pokok sudah naik.
Sebagaimana diketahui persediaan bahan pokok sudah ada di gudang Badan urusan Logistik (Bulog) tetapi gudang-gudang milik swasta juga banyak tinggal mendroping ke pasaran dan dikirim sedikit demi sedikit yang ada di pusat-pusat tradisional lewat pedagang eceran. Namun masyarakat jangan khawatir, kabarnya pemerintah sudah melakukan rapat persediaan pangan dalam menyongsong Natal tahun 2017 dan tahun baru 2018 mendatang. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito menyatakan bahwa persediaan beras, gula pasir, kedelai, tepung terigu sudah ada di gudang Badan Urusan Logistik (BULOG). Bahkan pemerintah menjamin akan melakukan operasi pasar oleh BULOG beras medium hasil panen tahun 2017.
Selain operasi pasar dilakukan oleh BULOG, pemerintah juga sudah melakukan kerjasama dengan pihak pengusaha swasta bidang pangan untuk memenuhi minyak goreng, tepung terigu, gula pasir khususnya untuk masyarakat di Indonesia bagian Timur. Pemerintah, yakni Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, Perum Bulog dan pihak Polri untuk mengamankan persediaan bahan pokok serta harga Harga Eceran Tertinggi (HET) di seluruh Indonesia.
Menteri Perhubungan Budi Karya menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan akan berusaha membantu kelancaran bahan pokok ke daerah-daerah khususnya di Indonesia Timur melalui darat dan maupun kapal laut. Menteri Budi Karya Sumadi, mengakui bahwa persoalan yang dihadapi saat ini adalah setelah menuju Indonesia Timur, maka kapal laut kembalinya ke pulau Jawa kosong akan merugikan para pengusaha perkapalan. Karena itu, seharusnya para kepala daerah di Indonesia juga agar menggalakkan perdagangan dari Indonesia Timur ke pulau Jawa, ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selain itu, yang dihadapi bagi perusahaan perkapalan selain muatan balik kurang, juga kenaikan biaya angkut dan bongkar muat barang pada saat Natal dan tahun baru yakni semula hanya Rp 4 juta per kontainer naik menjadi Rp 7,5 juta sampai Rp 8 juta per kontainer.
Kementerian Perdagangan, bersama Menteri terkait sedang melakukan koordinasi dengan kepala daerah masing-masing di luar Pulau Jawa. Hal ini pemerintah akan mencontoh Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan perdagangan antar pulau atau antar daerah yang hasilnya cukup menggembirakan. Pemerintah akan mengundang kepala daerah di luar pulau Jawa ke Jakarta dan mengundang Gubernur Jatim DR. Sukarwo untuk memaparkan perdagangan antar pulau tersebut, ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam tahun 2017 saja Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar 9 kali misi dagang ke antar pulau, yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Industri Jatim dengan transaksi sebesar Rp 5,26 trilyun. Misi dagang dari hasil Provinsi Jawa Timur tersebut antara lain produk agro, kerajinan, barang kebutuhan pokok, peternakan, produk perikanan, mesin mekanik serta beberapa produk unggulan Jawa Timur. Produk unggulan dari Provinsi Jawa Timur tersebut sangat berkualitas dan teruji dengan harga bersaing baik dalam negeri maupun luar negeri.
Persediaan Bahan Pokok Cukup
Pemerintah menjamin bahwa persediaan bahan pokok untuk Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 cukup dan dijamin stabil, karena sudah ditetapkan standar harga beras khususnya tidak boleh melebihi dari HET (Harga Tertinggi Eceran) yang telah ditetapkan beras mediun dengan derajat sosoh 95%, kadar air maksimum 14%, butir patah maksimum 25% ditetapkan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 9.838,-. Beras medium tersebut adalah sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu diharapkan pihak BULOG yang merupakan penyangga pangan nasional dan menjaga stabil harga harus banyak menyerap beras jenis medium tersebut. Pemerintah sudah sepakat akan melakukan operasi pasar beras jenis medium tersebut. Sementara beras premium derajat sosoh 95%, kadar air maksimal 15% dijual dengan harga HET Rp 13.188,- per kg. pabrik beras maupun pengusaha beras harus mencantumkan harga HET di karung pembungkus berlaku untuk seluruh Indonesia.
Memang harus diakuinya, yang bisa menyediakan beras medium dan khususnya jenis premium adalah para pabrik beras dan pengusaha beras yang mempunyai penggilingan sendiri, tetapi bagi para petani maupun koperasi dan usaha beras modal kecil tidak bisa memenuhi dan mereka jual beras selepan dan digilingkan langsung di pasaran karena mereka butuh uang diputarkan untuk membayar pinjaman. Masalah pangan khususnya beras, yang memperoleh untung besar adalah para tengkulak dan pabrik penggilingan beras. Biasanya pabrik penggilingan beras tersebut, mempunyai gudang sendiri di dekat pabriknya dan mempunyai gudang di sentra-sentra pusat perdagangan. Khususnya untuk kota Surabaya, berada di kawasan Pasar Pabean, Nyamnplungan, Kertopaten, Pasar Kapas Krampung, Tambak Rejo, dan Wonokromo.
Sebagaimana diketahui bahwa pada masa panenan pada bulan Januari sampai Maret 2017, pemerintah menetapkan harga patokan harga gabah sawah Rp 3.700,- per kg dan tengkulak berani membeli Rp 4.100,- per kg. gabah kering giling harga patokan Rp 4.000,- per kg tengkulak berani membeli Rp 4.300,- sampai Rp 4.500,- per kg. sedangkan harga patokan beras Rp 7.000,- per kg dan sebagian besar juga dibeli oleh para tengkulak. Padi kering sawah, maupun padi kering giling dan beras yang dibeli tengkulak disetorkan ke pengepul dan disetorkan lagi ke pabrik penggilingan beras.
Bisa dibayangkan keuntungan pabrik beras atau pengusaha beras, gabah kering sawah yang dibeli hanya Rp 4.100,- dan gabah kering giling dibeli Rp 4.500,- per kg kemudian penjemuran dan digiling menjadi beras dijual dengan harga Rp 8.500,- keuntungannya seratus persen lebih. Bayangkan kalau besarnya puluhan ton atau ratusan ton, maka keuntungan pengusaha beras bisa triliunan rupiah.
Karena itu, sejak adanya BULOG sebagai penyangga pangan nasional, para pengusaha beras atau pabrik beras sudah ada, dan bahkan kadang gabahnya BULOG disimpan di pabrik beras, menunggu untuk digiling. Dahulu masih jaman orde baru, peran koperasi dibenahi, dijadikan pengepul hasil panenan petani di daerahnya, atau dibeli oleh Koperasi Unit Desa (KUD), yang kemudian KUD memprosesnya menjadi gabah kering giling. Bahkan ada KUD yang sudah mempunyai pabrik penggilingan beras, sehingga KUD bisa mendapatkan untung.
Para petani di suatu desa atau dua desa menjadi anggota KUD, sehingga keuntungan hasil beras atau gabahnya mereka memperoleh keuntungan. Jumlah KUD di Jawa Timur pada waktu orde baru mencapai 750 KUD dan ada pusat KUD di Surabaya. Pusat KUD diberikan fasilitas untuk menyalurkan pupuk kepada para petani dan dijual dengan harga pupuk bersubsidi. Karena penyalur pupuk sudah mengetahui kebutuhan para petani, maka penyaluran pupuk tepat waktu dan tidak ada permainan harga pupuk.
Sementara masalah bibit padi pemerintah melalui Dinas Pertanian menyalurkan bibit padi tahan wereng dan diberikan tata cara pemupukan dengan nama BIMAS (Bimbingan Massal) sehingga produksi padi meningkat dan kalau terjadi hama wereng cepat ditangani oleh Dinas Pertanian.
Sekarang jumlah koperasi di Jawa Timur yang aktif sekitar 3500 koperasi dan UMKM di Jatim mencapai ratusan ribu unit, maka sebaiknya ada usaha masalah perberasan, palawija, kedelai, bawang merah dan cabai rawit, maka dihadapkan bisa kita swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kunci keberhasilan pembangunan sektor pertanian, dinilai dari pada kesejahteraan petani. Berbagai program, subsidi dan bantuan harus berorientasi kepada petani, bukan kepada angka produksi atau stabilitas harga semata. Buktinya para petani kecil tidak bisa menikmati harga yang murah. Semoga para petani dan masyarakat di desa sejahtera.

———- *** ———–

Tags: