BKN Jelaskan ASN pada Pejabat Kepegawaian

Samir Gunawan saat memberikan penjelasan terkait penerapan UU ASN pada pejabat kepegawaian Pemkab Tulungagung kemarin.

Samir Gunawan saat memberikan penjelasan terkait penerapan UU ASN pada pejabat kepegawaian Pemkab Tulungagung kemarin.

Tulungagung, Bhirawa
Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional II Surabaya, Samir Gunawan, memberikan penjelasan terkait Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pejabat kepegawaian lingkup Pemkab Tulungagung. Penjelasan berlangsung di ruang pertemuan lantai 3 Hotel Istana Kota Tulungagung, Senin (7/4).
Kepala BKD Pemkab Tulungagung, Indah Karunia Ratri SH MH pada Bhirawa di sela-sela acara mengungkapkan penjelasan UU ASN sangat penting bagi pejabat kepegawaian lingkup pemkab setempat. “Karena itu kami mengundang seluruh pejabat kepegawaian di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkab Tulungagung. Termasuk sekretaris di Dinas dan Badan,” ujarnya.
Selama ini, lanjut Indah Karunia Ratri, UU ASN belum banyak dipahami oleh PNS. Bahkan tidak sedikit PNS yang menerjemahkan secara keliru perundangan baru bagi PNS tersebut. Dicontohkannya, ada PNS yang menyebut UU ASN belum berlaku karena belum ada Peraturan Pemerintah (PP)-nya. Atau mempersoalkan masalah batas usia pensiun (BUP).
“UU ASN itu sudah berlaku sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Masalah BUP sudah diatur didalam UU ASN tanpa harus ada PP-nya. Yang memerlukan PP di UU ASN itu di antaranya masalah PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Jadi tidak semua UU memerlukan PP tergantung bunyi dalam UU itu,” paparnya.
Pemberian penjelasan UU ASN oleh Samir Gunawan diacara yang bertajuk Rapat Koordinasi Kepegawaian dan Sosialisasi UU ASN, menurut mantan Kabag Hukum Pemkab Tulungagung ini, diharapkan dapat memperjelas semua persoalan tentang UU ASN. “Jangan sampai ada lagi penerjemahan yang keliru tentang UU ASN,” tandasnya.
Rencananya, acara rapat koordinasi (rakor) tersebut akan berlangsung sampai hari ini, Selasa (8/4). Indah Karunia Ratri mengatakan semua pejabat kepegawaian di lingkup Pemkab Tulungagung diwajibkan hadir dalam acara tersebut. “Tak terkecuali para sekretaris di Badan dan Dinas. Mereka sangat berkepentingan dengan acara ini. Bagaimana mau menjelaskan ke PNS di SKPD-nya terkait ASN kalau yang bersangkutan tidak hadir,” tandasnya lagi.
Indah Karunia Ratri mengakui penerapan UU No. 5/2014 tentang ASN membuat jumlah PNS yang pensiun pada tahun ini menjadi berkurang. Hal ini karena BUP PNS sudah bertambah dari usia 56 menjadi 58 tahun. [wed]

Tags: