BKPPM Persiapkan Diri Hadapi MEA

Permudah Pelayanan Perizinan dan Sertifikasi TKA
Pemkot, Bhirawa
Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), Badan Kordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuat empat kebijakan untuk menarik investor asing agar berani berinvestasi dikota Surabaya.
Kebijakan tersebut diantaranya, mempermudah perijinan usaha, melakukan pemetaan usaha di setiap kecamatan, melakukan sertifikasi bagi tenaga kerja asing (TKA) serta melakukan pelatihan bahasa asing bagi seluruh warga Surabaya.
Kepala Badan Kordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM) Eko Agus Supiadi ketika ditemui selesai memimpin rapat dengan anggota komisi VI DPR RI Bambang Harjo dikantornya Senin (4/1) kemarin.
‘’Saat ini BKPPM membuat empat kebijakan untuk menarik investor asing agar berani menanam modalnya disurabaya, diantaranya mempermudah perijinan usaha dan sertifikasi bagi pengusaha maupun tenaga kerja asing, melakukan pemetaan lokasi usaha disetiap kecamatan  serta melakukan pelatihan bahasa asing bagi seluruh warga Surabaya baik bahasa Inggris, Korea dan Jepang karena bahasa sangatlah penting sebagai alat komunikasi,” jelasnya.
Persiapan lain kota Surabaya dalam menyambut MEA salah satunya adalah menyiapkan agenda konsolidasi di akhir tahun. Dari hasil konsolidasi tersebut diharapkan menjadi rumusan untuk perencanaan penanaman modal Kota Surabaya, yang nantinya akan digunakan sebagai basis aktifitas penanaman saham di tahun 2016.
“BKKPM secara aktif melakukan selektif terhadap ribuan UMKM dan Koperasi di Kota Surabaya. Nantinya, setelah terpilih dilakukan sinergi antara UMKM dan Koperasi dengan berbagai investor,” imbuhnya.
Sedangkan menurut anggota Komisi VI DPR RI Bambang Harjo, BKPPM harus siap dalam mengkordinir semua aspek perijinan disetiap SKPD terutama iklim usaha yang masuk disurabaya.
‘’BKKPM juga harus memperhatikan semua kepentingan yang berhubungan dengan usaha, seperti SDMnya harus mempunyai pendidikan yang cukup tinggi, mempunyai fasilitas yang memadai,  serta kawasan industrinya harus mempunyai infrastruktur yang memadai terutama Gas, Listrik, Air dan Telekomunikasi dan juga akses transportasinya yang mudah,’’ jelasnya.
Namun yang menjadi perhatian Bambang Harjo adalah SDM di Surabaya. Menurut Bambang Harjo di Surabaya 60 persen pekerja industrinya berpendidikan SD kebawah.
‘’Untuk itu perlu peran serta dinas terkait khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk melatih mereka menjadi tenaga handal dan terampil dan produktifitasnya jangan sampai kalah dengan tenaga kerja Asean,” terangnya. [dre]