BKPSDM Kabupaten Situbondo Gelar Lelang Terbuka 12 Jabatan Pimpinan OPD

Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto saat melantik para pejabat eselon dua pada gelombang pertama beberapa waktu lalu. [sawawi/bhirawa]

Pemkab Situbondo, Bhirawa
Setelah ada kepastian turunnya rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Situbondo secara resmi mulai membuka promosi jabatan untuk 12 jabatan pimpinan OPD (organisasi Perangkat Daerah) sejak Rabu (27/11).
Seleksi terbuka jabatan eselon II tersebut selanjutnya mulai dilakukan sesuai dengan tahapan yang direkom Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Jakarta.
Informasi Bhirawa menyebutkan, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan rekomendasi tentang seleksi terbuka promosi jabatan eselon II, sekaligus membuka peluang pejabat esselon III untuk mengikuti asesmen promosi jabatan.
Hal ini diakui Kepala BKSDM Pemkab Situbondo, Fathor Rakhman, yang menyebutkan surat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara sudah sesuai dengan usulah BKPSDM Kabupaten Situbondo.
“Untuk masa pendaftaran promosi jabatan sudah kami buka sejak 26 November hingga 10 Desember 2019 mendatang,” kupas mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo itu.
Masih kata Fathor Rakhman, sejumlah pejabat eselon III cukup banyak untuk mengikuti promosi seleksi jabatan terbuka. Dari 12 posisi yang kosong saat ini, kupas Fathor, diantaranya sembilan Kepala Dinas, dua staf ahli dan satu jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Situbondo.
Fathor Rakhman kembali menambahkan, dari hasil asessment nanti akan dilaporkan pada akhir Desember ke Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta. “Nanti para pejabat eselon III yang lolos promosi jabatan ke eselon II akan dilantik Bupati pada Januari 2020 mendatang,” ujar Fathor.
Mantan Staf Ahli Bupati itu menerangkan, dari sembilan jabatan pimpinan OPD yang kosong diantaranya Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).
Sisanya, sebut dia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD). “Untuk posisi dua staf ahli yang kosong diantaranya Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan serta Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik. Terakhir jabatan Sekretaris DPRD Situbondo juga kosong,” pungkas Fathor. [awi]

Tags: