Seluruh pemerintah propinsi, serta kabupaten dan kota se-Indonesia, siaga tren kemiskinan dampak kenaikan harga BBM. Sampai pemerintah (pusat) meng-alokasikan anggaran sebesar 2% dari transfer umum APBN untuk subsidi transportasi daerah. Pemerintah pusat secara spartan juga berupaya menekan laju inflasi, berkait kenaikan harga pangan global. Bahkan bakal diberikan insentif daerah sebesar Rp 10 milyar kepada Pemerintah Daerah yang sukses menekan inflasi.
Pemerintah juga telah menggelontor “insentif” (BLT) menyokong daya beli masyarakat yang paling rentan terdampak kenaikan harga. Laju inflasi menjadi “belenggu” setelah pandemi. Ditandai dengan kenaikan harga kebutuhan dapur (pangan). Laju inflasi menjadi kewaspadaan seluruh dunia, dianggap sebagai ancaman ekonomi yang bisa meruntuhkan altar politik. Seperti di Srilangka, yang dilanda inflasi sekitar 71%, menumbangkan Presiden, dan Perdana Menteri.
Beberapa daerah melakukan upaya cerdas. Jawa Timur misalnya, “berani” meng-gratis-kan pajak kendaraan bermotor (PKB) angkutan umum (mikrolet). Juga pembebasan PKB ojek online (Ojol), mulai 19 September hingga akhir Desember 2022. Begitu pula Bea Balik Nama (BBN), dan pemutihan denda seluruh kendaraan, diperpanjang akhir tahun. Diperkirakan hampir 8 ribu angkuran umum jenis mikrolet dan 24 ribu lebih ojek online, menikmati fasilitas bebas PKB.
Pembebasan PKB transportasi umum niscaya menggerus Pendapatan Asli Daerah (PAD), sampai sekitar Rp 9,5 milyar. Tidak besar, hanya sekitar 0,1% total PKB normal. Berbagai program perlindungan sosial juga digencarkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Serta kepada penyandang disabilitas diberikan top-up, yang semula Rp 300 ribu per-bulan, menjadi Rp 600 ribu. Pasar murah juga digelar, terutama pada kawasan rawan inflasi.
Terdapat 25 kawasan yang biasa menjadi sampling BPS (Badan Pusat Statistik) dalam sigi Indeks Harga Konsumen IHK). antara lain, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Sumenep, Kota Madiun, dan Kota Kediri. Beberapa pasar di Surabaya juga akan menjadi sasaran gelar pasar murah. Operasi pasar Lumbung Pangan, digelar di 8 kabupaten dan kota. Selain untuk menekan inflasi, operasi pasar murah juga untuk menjaga daya beli masyarakat.
Pasar murah, akan meliputi peng-gelontoran komoditas utama yang biasa berguncang. Yakni, daging ayam ras, telur ayam, minyak goreng, cabai, daging sapi, dan bawang merah. Seluruhnya akan dijual dengan harga di bawah harga pasar. Sehingga mencegah spekulasi pedagang besar, termasuk dengan upaya nakal (menimbun). Total anggaran perlindungan pemerintah propinsi mencapai Rp 257 milyar (hanya sekitar 0,77% total APBD Jawa timur tahun 2022).
Berbagai pola perlindungan sosial (termasuk bantuan sosial, Bansos) bukan sedekah yang bisa ditunaikan pemerintah secara “suka-suka.” Melainkan hak seluruh masyarakat yang dijamin konstitusi sebagai hak asasi. Diantaranya tercantum dalam UUD pasal 28H ayat (3). Juga dalam UUD pasal 34 ayat (2), dinyatakan, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”
Masyarakat perdesaan yang lebih rawan kemiskinan juga telah memiliki “benteng” penanggulangan kemiskinan. Terutama yang berupa UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada pasal 72 ayat (1) huruf b, dinyatakan penghasilan Desa antara lain diperoleh dari APBN. Saat ini setiap desa menerima Dana Desa (DD, bersumber dari APBN) minimal sebesar Rp 1 milyar per-tahun. Visi utama DD, adalah menanggulangi kemiskinan, dengan cara yang lebih mulia.
Juga terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Dana Desa (DD). Dinyatakan, pada masa kegentingan DD bisa digunakan sebagai Bansos.
——— 000 ———
