BLUD RSUD Dr.Soetomo sudah Overload

Yunus-SupantoOleh : Yunus Supanto
Yunus Supanto, wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik.

Benarkah masyarakat (pasien) dimanjakan dengan berlakunya BPJS? Analisis (kemanjaan) ini diduga karena RSUD Dr. Soetomo, dan RSUD milik kabupaten/kota semakin dibanjiri pasien. Hal itu disebabkan, setiap pasien yang datang ke faskes tingkat pertama selalu “memaksa” minta surat pengantar rujukan (RSUD). Terutama Puskesmas dan Puskesmas pembantu di pedesaan tak kuasa menolak. Toh, biaya pengobatan sudah ditanggung BPJS, secara mandiri maupun subsidi bantuan iuran.
Apapun jenis layanan medis yang dibutuhkan wajib disediakan dan dilakukan oleh RS rujukan. Lebih lagi pasien dari daerah terdekat Surabaya (Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan serta Bangkalan), lebih suka langsung menuju RSUD Dr. Soetomo. Walau sebenarnya RS rujukan setempat di daerah masih mampu melayani. Sehingga BLUD RSUD milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur itu menjadi jujugan rujukan. Walau harus rawat inap di selasar.
Harus diakui, secara psikologis RSUD Dr. Soetomo masih menjadi andalan masyarakat, golongan ekonomi menengah ke atas dengan layanan VVIP (Graha Amerta). Juga andalan masyarakat miskin, dengan layanan BPJS maupun SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). RSUD Dr. Soetomo, secara image telah menjadi simbol ikhtiar terbaik untuk penyembuhan. Sehingga overload di RSUD Dr. Soetomo, mestinya direspons dengan menyediakan “RSUD Dr. Soetomo lain” di beberapa kawasan Jawa Timur.
Gejala overload di RS milik pemerintah propinsi itu, sebenarnya mulai terasa sejak 5 tahun terakhir. Dalam laporan kegiatan operasional selalu tercatat tingkat BOR (bed occupantion rate, tingkat hunian) sekitar 70%. Meski tidak full-house benar, tetapi sudah sering pasien harus antre tempat tidur. Pasien dirawat berjejalan, sampai menempati selasar, sudah menjadi pemandangan biasa di RSUD Dr. Soetomo (Karangmenjangan) Surabaya.
Kondisi overload mengingatkan pada situasi 30 tahun lalu di rumahsakit RS khusus gawat darurat Simpang (kini berubah menjadi kompleks mall, hotel dan perkantoran). Pemandangan kumuh dan bau tak sedap keseharian yang tak menyehatkan. Setelah direlokasi menjadi satu dengan RS Karangmenjangan tapi dalam satu bangunan khusus yang memadai, keadaan menjadi lebih baik. Setidaknya kumuh dan kotor tidak nampak lagi.
Situasi seolah-olah kembali lagi, karena beban (jumlah pasien) makin bertambah. Luas bangunan tak bertambah sudah ditambah dengan cara gedung susun. Tetapi tak lama, pemandangan pasien berjubel lagi, tidak hanya pada IRD (Instalasi Rawat Darurat), melainkan juga di ruang ICU serta ICCU dan cuci darah. Perlukah RSUD Soetomo direlokasi lagi (pada areal yang lebih luas)? Itu berarti diperlukan pembangunan RS baru.
“Terminal” Kesehatan
Tetapi saat ini, ketersediaan lahan (di sekitar Karangmenjangan) menjadi masalah besar. Apalagi untuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang tak boleh mengambil untung sebesar-besarnya. Ini berbeda dengan pembangunan RS berkelas VVIP (seperti Graha Amerta) yang bertarif hotel bintang 4. Banyak perusahaan property berminat meng-ongkosi RS berkelas hotel mewah. Di Surabaya, rumahsakit super mahal ini sudah banyak bermunculan, walau penanganan fungsional tetap saja berpusat di RSUD Soetomo.
RS Karangmenjangan, memang terlanjur kesohor di se-antero Indonesia timur. Jika “nafas masih dikandung badan” setiap pasien diupayakan bisa dirujuk ke RSUD Soetomo. Itulah upaya rujukan terakhir, jika RS di berbagai daerah sudah “angkat tangan.” Ini wajar, sebab memang hanya di RS inilah tersedia segala peralatan serta dokter-dokter spesialis (yang paling hebat) sampai profesor. Masih ditambah status sebagai rumahsakit pendidikan. Sehingga berbagai metode baru, alkes baru dan obat baru, tersedia di RSUD Dr. Soetomo.
Boleh dibilang RSUD Soetomo bagai “terminal” orang berobat, walau cuma sakit diare atau flu agak lama. Bahkan di Graha Amerta, banyak pasien sekedar istirahat akibat kelelahan. Diluar layanan VVIP, RSUD Karangmenjangan sering kekurangan obat, dan defisit ruangan secara kronis. Padahal penyediaan layanan kesehatan merupakan kewajiban pemerintah (dan pemerintah daerah).
Setiap masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan terbaik, sebagaimana diamanatkan UUD pasal 28H, dan UU Kesehatan serta UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, juga UU BPJS. Maka yang diperlukan oleh masyarakat, adalah adanya beberapa RS yang “sekelas” dengan RSUD Soetomo. Tentu juga harus memperbanyak tenaga paramedis (dokter, bidan dan perawat). Tetapi untuk membangun RS sekelas itu (rujukan utama yang memadai) dibutuhkan biaya lebih dari 1 trilyun rupiah.
Ini tidak mungkin bisa disediakan oleh APBD Jawa Timur secara multy-years (tahun jamak sekalipun). Sedangkan kondisi tiga sampai lima tahun mendatang, kondisi overload RSUD juga semakin tak terbendung. Maka terapi cepat untuk meng-antisipasi overload adalah “menyulap” beberapa RS milik Pemprop menjadi kembaran RSUD Soetomo.
Terdapat beberapa aset (berupa RS) yang selama ini kurang maksimal penggunaannya. Antaralain, RS Mata Undaan, serta RS Kulit dan Kelamin Indrapura. Kedua RS itu bisa difungsikan dan namanya diubah sebagai RSUD Dr. Soetomo II, dan III. RS Mata Undaan bisa dijadikan RSUD Dr. Soetomo II untuk melayani pasien dari Surabaya Utara dan Bangkalan. Sedangkan RS Kulit dan Kelamin Indrapura dijadikan RSUD Dr. Soetomo III untuk melayani pasien dari Surabaya Barat dan Gresik.
Obligasi Bangun RSUD
Masih banyak aset milik Pemprop (di Surabaya dan tengah kota Sidoarjo) dapat disulap menjadi “RSUD kembaran” Dr. Soetomo. Diantaranya kompleks yang dikelola oleh Dinas Sosial. Yakni UPT Panti Asuhan Balita, dan UPT Pembinaan Gepeng (gelandangan dan pengemis), keduanya di Sidoarjo. Pembangunan RSUD kembaran RSUD Dr. Soetomo diatas lahan milik Pemprop, tentu telah mengurangi biaya sampai 50%.
Setidaknya biaya pembelian lahan tidak diperlukan lagi. Begitu pula tidak perlu pembangunan gedung baru, karena cukup merehab gedung lama. Sehingga anggaran pembangunan RS baru bisa dicurahkan untuk pembelian alkes (alat kesehatan). Sampai hampir setara dengan yang tersedia di RSUD Dr. Soetomo  Karangmenjangan.
Maka dengan anggaran Rp 1 trilyun, Jawa Timur sudah bisa memiliki empat sampai lima “RSUD kembaran” Dr. Soetomo. Keuntungan lainnya adalah, distribusi dokter spesialis bisa dimobilisasi secara cepat, karena lokasinya berdekatan, dan tersambung akses jalan tol. Selebihnya, keniscayaan, Pemerintah berkewajiban  memperbanyak dokter spesialis, sebagai tuntutan UU tentang BPJS. Kewajiban tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan Kementerian BPPT/Dikti).
Tentang penyediaan anggaran Rp 1 trilyun, sebenarnya tidak sulit benar. Bahkan tidak perlu menguras APBD. Melainkan dengan menerbitkan obligasi daerah. Sejatinya, utang (pinjaman) daerah telah diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 30 tahun 2011, khususnya tertuang dalam pasal 49. PP ini baru bisa dilaksanakan setelah 4 tahun lalu Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu Nomor 111 tahun 2011. Berdasarkan peraturan tersebut, obligasi bisa ditawarkan untuk membiayai program yang dapat menghasilkan penerimaan.
Berdasarkan pengalaman BLUD RSUD Dr. Soetomo, penerimaan operasional dalam setahun bisa mencapai Rp 800 milyar sampai Rp 1 trilyun. Terutama dari sistem manajemen gendong-ngindit, antara pasien kelas 3 dengan pasien VVIP di Graha Utama. Toh seluruh pasien telah dijamin BPJS, atau membayar tunai. Tiada lagi pasien gratisan.
Sehingga dipastikan, penerbitan obligasi daerah untuk pembangunan RSUD Rujukan (BLUD), akan banyak diminati investor. Hal itu terbukti dari menjamurnya pembangunan rumahsakit oleh pihak swasta, terutama untuk layanan VVIP. Padahal, seluruh pasien dari seluruh rumahsakit (dalam kondisi ke-darurat-an) pasti akan dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo. Setidaknya menggunakan dokter spesialis (dan guru besar) yang berkarir di RSUD.
—————   000   —————-

Rate this article!
Tags: