Kadisnaker Lumajang Suharwoko ketika memberikan sambutan dalam giat sosialisasi penempatan tenaga kerja luar negeri tahun 2019
Lumajang, Bhirawa
Lumajang berusaha mengurangi jumlah Buruh Migran Indonesia (BMI) yang lewat jalur tidak resmi. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi sampai ke tingkat desa di wilayah yang merupakan salah satu asal BMI terbesar di Jatim tersebut.
Banyaknya BMI illegal ini terbukti dengan minimnya jejak data di instansi terkait dalam hal ini Disnaker dan Pemerintah Desa setempat. “Diharapkan dengan sosialisasi intensif angka BMI illegal dapat ditekan di berbagai Desa yang menjadi kantung kantung BMI di Lumajang,” disampaikan Kepala Disnaker Kabupaten Lumajang Suharwoko ketika memberikan sambutan dalam kegiatan sosialisasi penempatan tenaga kerja luar negeri tahun 2019 yang digelar di Balai Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro,(21/6).
Acara sosialisasi juga dihadiri oleh P4TKI Banyuwangi, Mohammad Iqbal, dan salah satu Pelaksana penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yakni PT Sukses Mandiri Utama Malang.
Giat diikuti oleh warga dan tokoh desa setempat tersebut diharapkan dapat memberikan informasi langsung kepada masyarakat atau kerabat peserta. Agar jika ada saudaranya yang hendak ke luar negeri untuk mengais rejeki agar menempuh jalur yang aman yakni dengan memenuhi persyaratan yang benar mulai dari minta surat keterangan dari desa hingga melaporkan ke Disnaker setempat untuk informasi lebih lanjut.
“Kalau mau berangkat ke luar negeri mari ke dinas tenaga kerja, mohon disampaikan ke keluarga agar berangkat resmi.,” ujarnya.
Masih menurut Suharwoko, bahwa tujuan utama mengadakan sosialisasi itu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat cara berangkat ke luar negeri yang benar dan aman dan sesuai prosedur yang diamanatkan oleh undang-undang.
Sebab selama ini untuk BMI asal Lumajang setiap tahun ada 400 orang yang resmi lewat Disnaker, padahal informasi yang berkembang bahwa jumlah BMI asal Lumajang jumlahnya sudah ribuan yang di duga lewat jalur illegal.
Keterangan Kadisnaker tersebut, juga dikuatkan oleh keterangan Kades Kandang Tepus Kecamatan Senduro,Kasianto yang menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada data satupun laporan yang masuk ke kantornya terkait BMI yang hendak ke Luar Negeri, meskipun dia tahu bahwa warganya banyak yang mengais rejeki di negeri Jiran Malaysia.
” Untuk data TKI (BMI) yang pergi kerja ke Malaysia tidak ada, padahal informasi yang saya dapatkan saat ini ada kalau dua ratus orang warga yang bekerja di Malaysia,” ujarnya.
Sedangkan alasan mereka , menurut Kasianto sangat lah beragam, tapi sebagian besar mengatakan kalau di lewat pemerintah (jalur resmi) terlalu rumit, prosesnya lama, atau tidak segera di berangkatkan karena harus melalui tahapan tahapan yang menyita waktu.
Tapi mengingat keselamatan dan kenyamanan dalam bekerja di tempat tujuan, serta untuk menekan angka persoalan BMI,dia menghimbau kepada warganya jika ingin bekerja ke luar negeri hendaknya melalui jalur resmi, karena kalau illegal itu tidak ada yang bertanggungjawab jika terjadi persoalan di negara tujuan.
Himbauan tersebut juga dikemukakan oleh P4TKI Banyuwangi, Mohammad Iqbal, yang menjelaskan secara detail peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara kerja ke luar negeri seperti yang termaktub dalam Undang Undang No.18 tahun 2017, agar pemerintah dapat hadir jika BMI mendapatkan persoalan di tempat kerjanya selama berada di luar negeri.
Dia pada kesempatan itu juga menerangkan aturan aturan yang berkaitan dengan tata cara atau persyaratan yang harus dilengkapi sebelum berangkat bekerja ke luar negeri, serta hak hak perlindungan atau keuntungan keuntungan apa yang akan di dapat Calon BMI ketika menempuh jalur resmi (prosedural).
Pada akhir penjelasannya, Mohammad Iqbal juga menyampaikan kepada peserta jika ada keluarganya yang saat ini illegal di luar negeri, untuk segera melakukan lapor diri ke KBRI setempat agar terdata dan terpantau oleh KBRI di negara tujuan mereka dengan memberikan informasi layanan pengaduan Permasalahan TKI. (Dwi)
