Suasana Workshop Gladi Ruang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami yang digelar BMKG Karangkates selama dua.
Kab.Jember, Bhirawa.
Workshop Gladi Ruang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami yang digelar BMKG Karangkates selama dua hari (24-25 Februari) di aula BPBD Kabupaten Jember menghasilkan rekomendasi. Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BMKG Karangkates Musripan, SE dan Kepala BPBD Jember Drs.Suhanan,Mpd, ini sebagai bentuk penguatan kapasitas pusdalop/BPBD dan media yang merupakan bagian dari rantai peringatan dini tsunami, serta peningkatan sikap tanggap masyarakat dalam merespon bahaya tsunami.
Dalam rekomendasi, disebutkan Penguatan Kapasitas BPBD/Pusdalop Dalam Rantai Peringatan Dini Tsunami. “Demi menjaga kelangsungan penerimaan informasi peringatan dini tsunami serta penyebarluasannya, perlunya penguatan dan perawatan berkala perangkat penerima dan perangkat penyebarluasan informasi di kantor BPBD/Pusdalop berupa jaringan internet, telepon, radio, dan WRS.Jika terjadi kerusakan pada perangkat penerima informasi WRS agar segera melaporkan kepada UPT BMKG Karangkates,” ujar Kepala UPT BMKG Karangkates Musripan, SE.
Dalam rekomendasinya, juga disebutkan perlunya dibuat Rencana Kontijensi Gempabumi dan Tsunami bagi BPBD. Dan perlu dilakukan pelatihan secara berkesinambungan. “Pemerintah daerah bekerja sama dengan BMKG Stasiun Geofisika Karangkates perlu mengadakan pelatihan rutin mengenai pemahaman produk dan rantai peringatan dini tsunami bagi operator pusdalop BPBD, sehingga operator Pusdalop dapat segera merespon produk peringatan dini dalam bentuk arahan yang tepat pada masyarakat,” tandasnya.
Selain itu, untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi, perlu dibuat skema rantai peringatan dini gempabumi dan tsunami dari BPBD ke kecamatan yang berpotensi terdampak tsunami (6 Kecamatan). “Penyebarluasan informasi, Sebagai bagian dari rantai peringatan dini tsunami, media bertanggung jawab untuk ikut serta menyebarluaskan peringatan dini kepada masyarakat ketika bencana tsunami terjadi. Sumber informasi terkait peringatan dini tsunami diperoleh dari BMKG atau BPBD, guna mengurangi kesimpangsiuran berita,” ungkapnya pula.
Musripan juga berharap dalam rekomendasi juga disebutkan arahan evakuasi. Media membantu BPBD menyebarluaskan arahan evakuasi pada menit-menit pertama setelah gempa disamping reportasi lapangan.
“Sebagai bagian dari rantai peringatan dini tsunami, media perlu membangun kerjasama dengan BPBD dan BMKG,” tandasnya.
Penguatan kapasitas masyarakat dalam upaya tanggap bencana tsunami, masyarakat dan sekolah harus memiliki rencana evakuasi yang sejalan dengan rencana evakuasi daerah.” Masyarakat harus membangun kearifan lokal dan menyepakati bersama perintah evakuasi.
Masyarakat perlu terus menerus melakukan pemahaman dan pelatihan rencana evakuasi yang telah disepakati secara rutin mengenai kesiapsiagaan terhadap bencana tsunami berdasarkan konsep 3 Langkah tanggap tsunami,” urainya.
Sebagai sarana diseminasi, Masyarakat mengajukan sarana dan prasarana Diseminasi Gempabumi dan Tsunami (Sirine) kepada BMKG melalui BPBD. [efi]
