Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman menyerahkan urine kepada Kepala BNNK AKBP Agus Irianto.(ristika/bhirawa)
(Juga Pemkab Banyuwangi dan Pasuruan serta 150 Prajurit Kodim Sumenep)
Nganjuk, Bhirawa
Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman dan seluruh camat di Kabupaten Nganjuk, dites urine oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Nganjuk. Kegiatan ini dilakukan karena adanya sinyalemen bahwa peredaran Narkoba telah menjalar ke kalangan PNS (pegawai negeri sipil) dan pejabat.
Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman mengatakan, kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin tiga bulan sekali, sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan Narkoba dikalangan PNS. Untuk itu Pemkab Nganjuk secara akan mendukung penuh upaya pemberantasan Narkoba.
Bahkan, Bupati Taufiqurrahman secara khusus mengintruksikan kepada Dinas Kesehatan Pemkab Nganjuk untuk bekerjasama dengan BNNK. Pemkab Nganjuk juga akan mengalokasikan dana khusus untuk menanggulangi peredaran Narkoba yang telah merambah ke segala lapisan masyarakat. “Kegiatan tes urine ini sebagai langkah positif dan saya berharap ini dapat dilakukan secara rutin,” ujar Bupati Taufiqurrahman di Pendopo Kabupaten Nganjuk.
Sementara itu, Kepala BNNK Nganjuk AKBP Agus Irianto mengaku, jajaran Pemkab Nganjuk sangat kooperatif terhadap program BNK dalam penanggulangan peredaran Narkoba. Terbukti, selama beberapa minggu ini mulai staf hingga pejabat telah dilakukan tes urine.
Hasil tes sementara, beberapa dari pejabat dan PNS Pemkab Nganjuk menunjukkan positif mengandung zat aditif. Namun demikian, pihak BNNK masih akan melakukan penelitian atau asastmen lebih jauh apakah zat aditif yang terkandung dalam urine tersebut berasal dari makanan dan minuman yang dikonsumsi sebelumnya. “Terkait tes urine terhadap PNS dan pejabat Pemkab Nganjuk, BNNK akan melakukan kajian lebih lanjut dan hasilnya akan kami gunakan sebagai dasar untuk melakukan pembinaan,” terang Agus Irianto.
Pemkab Banyuwangi
Sementara itu, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pemakaian narkoba di kalangan aparatur pemerintah, pemkab Banyuwangi Senin (18/04) menggelar tes urine bagi 198 Pegawai pemkab Banyuwangi termasuk Bupati, wakil bupati dan sekretaris kabupaten Banyuwangi di ruang Rempeg Jogopati kantor pemkab Banyuwangi.
Menurut Sekretaris Kabupaten Banyuwangi, H Slamet Kariyono, agenda test urine yang digelar merupakan tindak lanjut surat dari Kapolres kepada pemkab Banyuwangi yang seharusnya dilaksanakan minggu lalu, namun baru digelar Senin kemarin.
Tujuan dari pelaksanaan test urine bagi PNS di lingkungan pemkab Banyuwangi ini, menurut Slamet adalah Deteksi Dini Pemakaian Narkoba di lingkungan pemkab Banyuwangi dan dalam mewujudkan aparatur pemerintahan yang bebas narkoba.
Sementra Wakil Kepala Polisi Resort (Wakapolres) Banyuwangi Kompol M Yusuf Usman menyatakan, sesuai dengan perintah presiden R I, kegiatan test urine bagi PNS di lingkungan pemkab Banyuwangi. Adapun tujuan digelarnya test urine ini antara lain untuk deteksi dini terhadap pemakaian narkoba di wilahah yang diawali dengan memastikan pemerintahan yang bersih dari narkoba yang diawali dari pejabatnya. “Operasi bersinar merupakan kata sandi dari kepolisian untuk melakukan perang terhadap yang akan digelar sampai dengan tanggal 19 April mendatang,” jelas wakapolres kepada sejumlah wartawan.
Rangkul Semua Elemen
Sementara itu, puluhan pejabat di lingkungan Pemkab Pasuruan menjalani tes urin di Pendopo Kabupaten Pasuruan. Tes urin bekerjasama dengan Reskoba Pasuruan untuk mengetahui adanya peredaran narkoba di kalangan birokrasi Pemkab Pasuruan. Puluhan pejabat itu terdiri dari seluruh kepala SKPD, Kabag dan Camat. Termasuk juga Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, Wakil Bupati Pasuruan Riang Kulup Prayudha.
Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf menyampaikan jika pejabat di lingkungan Pemkab Pasuruan positif menggunakan narkoba tak langsung di beri sanksi pecat, melaikan ada tahap-tahapnya. “Totalnya ada 80 yang mengikuti tes urin ini. Jika mereka mengakui sekarang, nanti bisa direhabilitasi. Tentu semuanya itu ada tahapan-tahapannya,” kata Irsyad Yusuf, usai menjalani tes urine, Senin (18/4).
Adik kandung Wagub Jatim juga angkat bicara maraknya peredaran narkoba di tingkat petani di Kabupaten Pasuruan. “Narkoba sudah menyisiri kalangan petani di Kabupaten Pasuruan. Untuk itu, selain lakukan sosialisasi juga akan mendeklarasikan gerakan anti narkoba dalam waktu dekat ini,” jelasnya.
Deklarasi gerakan anti narkoba itu sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap warganya agar terbebas dari obat yang dilarang oleh pemerintah. Nantinya, semua komponen dalam gerakan anti narkoba dilibatkan. “Semuanya dilibatkan. Mulai dari ormas keagamaan, anak sekolah, lembaga swadaya masyarakat, para santri serta takmir masjid juga kami ajak. Karena, peredaran narkoba sudah terjun ke semua lini,” tambah Irsyad Yusuf. hil
Kodim Sumenep
Sementara itu, Kodim 0827 bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumenep menggelar tes urine terhadap 150 prajurit TNI. Hasilnya, dari 150 sebanyak 4 prajurit itu diketahui terindikasi menggunakan narkoba. Pasalnya, saat dilakukan tes urine, keempat prajurit itu positif.
Komandan Kodim 0827 Sumenep, Letkol Infantri Budi Santosa S.Sos mengatakan, tes urine hasil kerjasama Kodim dengan BNNK setempat itu dilakukan untuk memastikan barang terlarang itu tidak digunakan oleh kalangan prajurit yang bertugas diwilayah hukum kabupaten paling ujung timur Pulau Madura ini.
“Untuk sementara, memang ada empat anggota yang positif. Tapi kami akan mengecek lebih lanjut apakah memang positif mengkonsumsi narkoba atau hanya mengkonsumsi obat-obatan lain yang mengakibatkan positif saat dicek,” kata Letkol infantri Budi Santosa S.Sos, Senin (18/04).
Sementara itu, ketua BNN Sumenep, Bambang Sutrisno menyatakan, pihaknya siap bekerjasama dengan instansi lain dalam rangka melakukan tes urine. Sebab, tes urine ini merupakan salah satu bentuk upaya mencegah penggunaan barang haram oleh masyarakat. “Kami siap menjalin kerjasama dengan instansi manapun yang memang siap dilakukan tes urine,” terang Bambang usai melakukan tes urine di Makodim Sumenep. [ris,mb12,hil,sul]
