Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim Brigjen (Pol) Drs Sukirman saat memimpin rapat koordinasi di Kantor BNNP Jatim, Rabu (6/1) kemarin.
Kota Malang, Bhirawa
Rektor Unibersitas Brawijaya Prof Bisri mengingatkan pemberantasan pengguna narkoba di Jawa Timur, tanpa adanya campur tangan pihak terkait tidak bakal bisa tuntas. Sebab para bandar narkotika tidak hanya beredar satu daerah saja, tetapi di plosok plosok daerah. Karena itu dibutuhkan kerjasama seluruh lapisan masyarakat dan pemerintahan.
“Tak cukup hanya rasa prihatin tapi perlu gerakan revolusioner untuk melawan ganasnya serbuan narkotika. Khususnya dalam konteks proteksi diri dalam lingkungan pendidikan” tegas Prof Bisri. Lantaran itu Bisri mendukung langkah-langkah Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim yang terus melakukan koordinasi dengan segenap stakeholders dalam melawan narkoba di Jatim.
“Koordinasi sangat dibutuhkan bukan saja dengan internal BNNP dengan BNNK tetapi dengan stakeholders bahkan masyarakat luas,” jelas Bisri lagi.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim Brigjen (Pol) Drs Sukirman mengaku akan lebih optimal dalam melaksanakan pemberantasan peredaran narkotika di Jatim. Langkah awalnya dengan merumuskan beberapa strategi kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun ke depan.
Perumusan kegiatan dibuka dengan menggelar rapat kegiatan bersama jajan pengurus BNNP di ruang metting room,lantai I, Kantor BNNP Jatim.
”Pagi ini (kemarin, red) seluruh jajaran pengurus mengadakan rapat untuk merumuskan kegiatan di sepanjang tahun 2016 ini,” kata Kepala Badan Narkotika Nasioanal ,Brigjen Drs Sukirman Rabu (6/1), kemarin.
Dalam rapat tersebut, telah terumuskan lima program ke depan BNNP dalam pemberantasan narkoba. Pertama-tama dimulai dari membentuk tim kordinasi terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di kabupaten kota, baik yang sudah ada Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK), maupun satuan pelaksana BNNK yang belum ada. Dengan demikian, diharapkan keinginan ini bisa segera dilaksanakan dalam waktu singkat. ”Kami berharap pembentukkan tim tersebut, tuntas dalam waktu tiga bulan,” terangnya.
Sukirman menambahkan, program yang kedua dengan menggandeng pihak yang berkompenten yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk meminta rekomendasi DRPD agar menggunakan hak inisiptipnya untuk membuat perda P4GN, sebagai pemandu arah penanganan masalah narkotika di Jatim.
Selain itu juga berharap ada sebuah penghargaan berupa DPRD award bersih narkotika. Sedangakan program untuk ketiga dan keempat BNNP, akan meningkatkan keterpaduan koordinasi antara BNNP dengan instasi terkait di provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan narkoba. Selain membangun koordinasi yang kuat, BNNP juga akan berupaya mengumpulkan data dan pelapor yang akurat tentang P4GN di provinsi dan kabupaten kota. Dari data yang akurat ini diharapakn bisa dijadikan acuan dalam pemberantasan yang tepat pada sasaran. Sedangkan program kelima BNNP yakni berharap bisa terbentuknya lembaga rehab dan pemasyarakat narkoba terpadu pada salah satu daerah di Jatim.
Kepala Seksi Pencegahan Danang Sumiharta, menambahkan, program BNNP yang dirumuskan untuk tahun 2016 mendatang. Di tahun 2015 BNNP juga sudah melakukan pencegahan narkoba. Dengan sasaran di dunia pendidikan, salah satunya di SMP 1 Kebomas Gresik. Dalam kegiatan belajar mengajar SMPN 1 Kebomas memberikan dukungan dalam pemberantas narkoba.
“Di silabus SMPN 1 Kebomas Gresik telah tercantumkan mengenai pemberatasan narkoba. Dan ini tidak lepas dari adanya dukungan dari kepala daerah dan DPRD,” katanya. [why]
