Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Dr Boy Rafli Amar saat menghadiri pencanangan Zona Integritas Bebas dari korupsi yang dihadiri Pejabat Eselon I, II, IIIdan IV di lingkungan BNPT.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencanangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Kantor BNPT, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/6). Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga yang berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan kata lain, pencanangan Zona Integritas mendukung Reformasi Birokrasi pemerintahan. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat,dan profesional.
Konsep ini sudah ada sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program perihal reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.
Hal ini menjadi latar belakang Kepala BNPT Komjen. Pol Dr Boy Rafli Amar mencanangkan Zona Integritas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dihadiri oleh Pejabat Eselon I, II, III dan IV BNPT. Acara ini berlangsung secara terbatas dan denganmenerapkan physical distancing sesuai denganprotokol kesehatan pencegahan COVID-19.
Dalam pidatonya, Kepala BNPT memberi instruksi kepada segenap jajaran Badan Nasional Penanggulangan Terorismeuntuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipatif, pengarusutamaan gender dalam penyusunan dan implementasi kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dengan begitu BNPT, sebagai lembaga coordinator penanggulangan terorisme di Indonesia,dapat mewujudkan birokrasi kelas dunia yang terbebas dari praktik korupsi dan berintegritas.Dengan peningkatan tersebut akan terjadi proses perbaikan berkelanjutan (Continuous Improvement) di Lingkungan BNPT.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala BNPT, Plh. Sekretaris Utama BNPT, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT, dan InspekturBNPT. Dengan penandatanganan tersebut, Deklarasi Zona Integritas Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme menjadi dorongan agar integritas pegawai dapat menjadi “best practice” di semua lini pembangunan.
Sampai saat ini, nilai Reformasi Birokrasi BNPT yang telah diperoleh yaitu 65,95% pada tahun2019. Pada tahun 2020 ini diharapkan nilai tersebut dapat ditingkatkan menjadi 80%.
Kepala BNPT juga berharap kedepannya Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menjadi keniscayaan di BNPT sebagai komitmen serius untuk mewujudkan reformasi birokrasi kelas dunia dan menunaikan tercapainya Good and Clean Governance di lingkungan BNPT mulai dari jajaran pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas serta para staf. (why)
