![Sejumlah kepala SMK di Jatim menerima sertifikat LSP P1 dari Kepala BNSP. [adit hananta utama/bhirawa]](http://harianbhirawa.co.id/wp-content/uploads/2016/09/2-tam.jpg)
Sejumlah kepala SMK di Jatim menerima sertifikat LSP P1 dari Kepala BNSP. [adit hananta utama/bhirawa]
Pemprov Jatim, Bhirawa
Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim terus berupaya menambah jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di Sekolah Menengah Kejuruan. Tidak hanya LSP P1, kali ini target akan ditingkatkan dengan membentuk LSP P2.
Ketua BNSP Sumarna F Abudurahman mengatakan, pendirian LSP P2 berfungsi untuk mengadakan sertifikasi bagi sekolah dengan jumlah siswa kecil yang tidak memiliki LSP P1. Karena persyaratan untuk membentuk LSP P1, sekolah membutuhkan persiapan tenaga asesor dan sarana prasarana lainnya. Hal itu tidak mudah dilengkapi oleh sekolah-sekolah yang jumlah siswanya kecil.
“Jumlah sekolah yang memiliki LSP P1 masih kurang dari 10 persen,”jelas Sumarna usai Pemantapan Kinerja LSP-P1 Dan Penyerahan Sertifikat Lisensi LSP Provinsi Jatim di Dindik Jatim, Sabtu (24/9).
LSP P1 menurutnya diajukan oleh SMK yang memiliki banyak murid dan sarana prasarana yang memadai. Nantinya SMK ini akan menjadi sekolah rujukan untuk sertifikasi profesi SMK dengan jurusan yang sama namun memiliki kurang dari 200.
“Tidak semua SMK mampu menampung sertifikasi sekolah lain, makanya dindik Jatim kami dorong membuat LSP juga. Jadi bisa menampung sekolah yang tidak punya LSP P1 tapi ingin mensertifikasi lulusannya,” terang dia.
Langkah ini, lanjut dia, akan selaras dengan Instruksi Presiden No 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Inpres itu sengaja dibuat untuk meningkatkan kualitas serta daya saing sumber daya manusia Indonesia. Selain terbatasnya sekolah yang memilki LSP, skema yang dimiliki BNSP untuk lulusan SMK juga belum mencakup semua jurusan.
“Skema yang baru ditetapkan masih 40 skema, jadi kalau dikaitkan dengan jumlah jurusan masing-masing belum 10 persennya,” terangnya.
Penyusunan skema untuk berbagai jurusan SMK ini juga menjadi progres dalam pembentukan LSP di Jatim. Sehingga bisa memetakan kebutuhan profesi dan juga asesor yang perlu dilatih. Dikayakannya secara nasional saat ini barubada1.650 SMK yabg bisa dijadikan rujukan. Dari jumla ini hanya mampu mensertifikasi 50.000 lulusan SMK dari 1,2 juta lulusan SMK secara nasional.
“Targetnya 2019 BNSP melalui beragam LSP sudah bisa mensertifikasi semua lukusan SMK,” pungkasnya.
Sementara itu, Kabid Pendidikan Kejuruan Dindik Jatim Hudiyono mengungkapkan, kesiapannya untuk menerima tawaran BNSP. Pihaknya akan menggunakan sistem rujukan untuk merealisasikan hal itu. “Nanti akan akan kami pakai model rujukan bagi SMK yang siswanya diatas 100 sesuai skema yang ada,”jelasnya.
Sistemnya, sekolah dengan siswa banyak harus memiliki LSP, dan LSP ini akan menampung siswa dari sekolah lain yang belum mempunyai LSP. Saat kuota LSP sudah tidak menampung, maka akan dialihkan ke LSP P2 yang dikelola Dindik. “Masih dalam proses mengembangkan skemanya dulu, karena masih ada jurusan yang belum terskema untuk diadakan LSP,”terangnya.
Sementara itu, ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta di Jatim, Abdul Adhim menjelaskan, persiapan sekolah swasta untuk bisa mendirikan LSP tidak sederhana. Sekolah harus secara mandiri menyisihkan dana dari yayasan untuk menyiapkan asesor. Serta melengkapi sarana dan prasarana lainnya.
“Prosesnya hampir 1 tahun, nanti akan kami buat asosiasi LSP P1. Jadi bisa memetakan untuk menampung siswa dari sekolah yang belum punya LSP,”ungkapnya pria yang juga kepala SMK Wachid Hasyim Glagah, Lamongan ini. [tam]
