Bupati Bojonegoro, Suyoto saat memimpin rapat persiapan Festival HAM 2016 dan hadir Wakil Bupati Bojonegoro, Tim INFID, Non Governmental Organization (NGO), Tokoh Agama, serta SKPD yang terkait dirumah dinas Bupati setempat.(achmad basir/nhirawa)
Bojonegoro, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berencana akan menggelar Festival HAM 2016 yang bekerja sama dengan INFID (International NGO Forum on Indonesian Development). Festival HAM ini rencananya akan digelar pada tanggal 30 November s/d 2 Desember tahun ini, dan bertempat disekitaran Pemkab dan Alun-alun Bojonegoro. Sedangkan tema besar yang akan diangkat adalah ‘Merayakan Praktik Pancasila di Tingkat Lokal’.
Saat ini masih dibahas dalam rapat tentang rangkaian acara yang akan ditampilkan, seperti Konferensi HAM, panggung budaya (layar tancap, music, wayang, tayub), pameran produk dan budaya daerah, dan lomba foto, video dan menulis. Selain mengundang masyarakat Bojonegoro, Pemkab juga akan mengundang Duta Besar Inggris, Walikota Barcelona, Walikota Gwangju, serta NGO lokal maupun internasional.
Bupati Bojongeoro, Suyoto mengatakan pada Festival HAM nanti akan melibatkan Pemkab Bojonegoro, Internasional NGO Forum On Indonesia Development (INfid) sebuah organisasi yang mengamati HAM di Indonesia, dan University In Deversity (UID).
“Festival ini nanti ya akan diisi Diskusi terbuka tentang prakteknya HAM, nanti juga akan dihadiri orang asing banyak,” kata Bupati saat memimpin rapat persiapan Festival HAM 2016 di rumah dinas Bupati , Selasa (9/8) dihadiri oleh Wakil Bupati, Tim INFID, Non Governmental Organization (NGO), Tokoh Agama, serta SKPD yang terkait.
Termasuk dialog Publik yang diselenggarakan tiap Jumat siang itu merupakan salah satu hak masyarakat yang pemkab berikan agar apresiasi masyarakat dapat tersampaikan. “Jika hak masyarakat sudah diberikan, maka konflik sosial dan konflik politik bisa berkurang. Karena jika sudah dikatakan ramah HAM adalah tidak ada lagi pelanggaran HAM di Bojonegoro,” ucap Dia.
Direktur INFID, Sugeng menambahkan, bahwa Bojonegoro merupakan Kabupaten yang sudah terbukti menjadi Kabupaten terbuka dan transparan. Tugas INFID adalah bersama dengan mitra untuk menyediakan kegiatan, sehingga inovasi yang sudah dicapai bisa dikenal luas. “Oleh karena itu, kami bersyukur bisa bekerja sama dengan pemkab untuk menampilkan capaian pemkab agar bisa dibagi dan dikenal oleh Kota/Kabupaten lain,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 lalu telah mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat sebagai kota ramah HAM. Selain itu Bojonegoro juga merupakan salah satu kota dari 136 kota se-Indonesia yang dinilai ramah HAM dan memperoleh piagam penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly di Kantor Kementerian Hukum dan HAM pada Desember lalu. [bas]
