Bimtek diikuti seluruh bendaraha pemkab Bojonegoro. (achmad basir/bhirawa)
Bojonegoro,Bhirawa
Menimplementasi kewajiban transaksi non tunai pada pemerintah kabupaten/kota , sebagaimana Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ/2017 , Pemkab Bojonegoro menggelar Bimtek pejabat keuangan seluruh OPD.
“Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilakukan paling lambat 1 Januari 2018 meliput seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran. Untuk mengimpelemntasikan hal tersebut semua pejabat keuangan mengikuti Bimtek ini, ” terang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ibnu Suyuti, dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan teknis implementasi transaksi non tunai pada pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Ruang Angling Dharma, kemarin (13/12).
Disampaikan pula, tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi pejabat pengelola keuangan dan bendahara tentang tata cara transaksi non tunai.
“Melalui Bimtek ini diharapkan para bendahara paham menerapkan implementasi transaksi non tunai,.Sehingga memudahkan identifikasi dan mendukung aktual basis,” ujar Ibnu Suyuti.
Ia menjelaskan bimbingan teknis dan sosialisasi implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, adalah sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ/2017 tentang implementasi transaksi Non Tunai pada pemerintah daerah Kabupaten/kota.
Peserta meliputi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) atau Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Bagian Setda untuk Tahun 2018. Dengan narasumber antara lain dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro dan Tim BPPKAD Pemkab Bojonegoro.
Sementara Wakil Bupati Bojonegoro, Drs.H.Setyo Hartono MM saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, untuk memulai implementasi transaksi non tunai tersebut pihaknya mengatakan, dalam transaksi agar berhati hati.
” Jika saat belanja tidak harus membawa uang tunai, namun jika tidak hati hati maka bisa terjadi transaksi diluar budgeting,” ujarnya.
Oleh karena itu, tambah Wabup para PNS untuk bisa mengukur pemasukan dan pengeluaran, apalagi gaji PNS sudah terukur. Apakah transaksi Tunai dan Non Tunai selama kita bisa mengatur maka aman.
Wabup juga berpesan agar tenaga bendahara ini agar diperhatikan nasibnya apakah promosi atau lainnya. Jangan sampai ini menghambat jenjang karier mereka. Transaksi Non tunai ini mempermudah, gampang di cek dan ini adalah bentuk pengembangan IT.
” Bimtek ini penting harus banyak pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas SDM. Bintek dan Ilmu pasti ada manfaatnya ,” imbuhnya.
Mini postur SKPD nya namun kinerjanya sangat luar biasa. Wabup sangat berterima kasih, para pelaksana ini telah bekerja dengan baik menambah pengetahuan dan membuat kelancaran kinerja SKPD. [bas]
