Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni bersama ketua DPRD Bondowoso yg baru yaitu H. Tohari. [Samsul Tahar]
Bondowoso, Bhirawa
Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni, menyatakan secara de facto Bondowoso telah lepas dari predikat Kabupaten Tertinggal. Informasi itu Menurut Amin diterima setelah dirinya mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) beberapa waktu lalu.
“Berdasarkan koordinasi saya dengan pihak Kemendes PDTT, Bondowoso secara de facto dinyatakan lepas dari status daerah tertinggal,” kata Amin saat dikonfirmasi wartawan kemarin.
Lepasnya Bondowoso dari predikat Kabupaten Tertinggal kata Bupati dua periode ini, dikarenakan Bondowoso telah memenuhi beberapa indikator, salah satunya berhasil menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM), angka rata-rata lama sekolah, pemberdayaan ekonomi, serta menekan angka pernikahan dini.
“Lepasnya Bondowoso dari predikat Kabupaten Tertinggal artinya kita mampu melampaui angka-angka yang telah ditentukan. Baik dari sumber daya manusianya, fiskal maupun dari infrastruktur,” katanya.
Pria asal Madura itu menambahkan prestasi ini juga wujud kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso (legislatif).
“Ini merupakan wujud kerjasama yang baik antara Pemkab dan DPRD Bondowoso serta seluruh masyarakat yang terus memberikan dukungan sehingga saat ini secara de facto Bondowoso sudah lepas dari status daerah tertinggal,” ujarnya.
Lepasnya Bondowoso dari predikat Kabupaten Tertinggal nantinya akan dipastikan lewat Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diteken oleh Presiden Joko Widodo.
Sebagaimana diketahui dalam upaya keluar dari status Kabupaten Tertinggal, Bupati Amin Said Husni dalam dua periode melakukan berbagai terobosan, diantaranya pengembangan Ekonomi dalam bentuk produk unggulan berbasis kawasan, diantaranya kopi, beras organik, tape, batik serta pengembangan Pariwisata terutama Infrastrukturnya.
Selain itu, dalam peningkatan IPM, Bupati membuat terobosan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis desa (Getar Desa) dengan anggaran dari Dana Desa dan menggunakan totur berbagai elemen seperti TNI dan Polri, sehingga mampu mengentas 17 ribu lebih peserta didik. [har]
