BOS Tak Kunjung Cair, Subsidi Gaji Lambat

Dindik Jatim, Bhirawa
Sekolah-sekolah tengah menghadapi berbagai persiapan untuk Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Seluruh kebutuhan operasional harus ditanggung masing-masing satuan pendidikan dengan mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sayang, pencairan BOS di triwulan pertama ini tak kunjung cair.
Seperti diungkapkan Kepala SMKN 2 Surabaya Djoko Priatmodjo. Hingga dua bulan terlewat, BOS triwulan satu belum terdengar kabar pencairannya. Padahal melalaui dana BOS tersebut, sekolah harus memenuhi seluruh kebutuhan untuk pelaksanaan UN maupun USBN. “Tidak ada anggaran khusus untuk pelaksanaan UN. Makanya kebutuhan kita banyak sekali yang harus ditutupi dengan dana BOS,” tutur Djoko dikonfirmasi kemarin, Rabu (28/2).
Djoko menjelaskan, sejumlah kebutuhan menjelang UN dan USBN antara lain maintenance perangkat komputer, penataan jaringan LAN serta pembayaran honor proktor dan pengawas ujian. Selain itu, di SMK juga terdapat Uji Kompetensi Keahlian (UKK) yang melibatkan LSP atau kalangan dunia usaha dan industri.Di sisi lain, kebutuhan rutin untuk operasional sekolah juga sudah cukup tinggi.
“Dalam penyelenggaraan USBN ini nanti kita perkirakan sampai 12 jam. Sehari ada dua mapel dikalikan tiga sesi. Satu mapel waktunya dua jam tiap sesi, jadi perkiraan sampai jam 17.00,” tutur dia. Kalau untuk ujian ini, baik UN, USBN maupun UKK kita tidak diperkenankan menarik biaya ke siswa.
Setiap triwulan, pemasukan dari BOS di sekolahnya bisa mencapai Rp 800 juta. Sementara dana yang berasal dari SPP mencapai Rp500 juta, dengan catatan semua siswa membayar tepat waktu. “Kalau dana dari SPP itu bisa menarik 50 persennya saja tiap bulan sudah sangat bagus. Karena banyak yang kita beri keringanan bahkan gratis,” kata Djoko.
Selain BOS yang tak kunjung cair, subsidi Pemprov Jatim yang diberikan untuk menggaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di SMA/SMK negeri se Jatim juga tak kunjung ada kabar. Berapa jumlah guru yang akan mendapatkan, siapa saja dan kapan pencairannya, hingga kini tak terdengar oleh kepala sekolah.
Untuk mengatasi beragam kebutuhan tersebut, berhemat adalah pilihannya. Kebutuhan yang mendesak dapat mengoptimalkan dana dari SPP atau meminjam ke komite sekolah. “Untuk kebutuhan operasional satu bulan seperti awal tahun begini kira-kira mencapai Rp500 juta,” tutur Djoko.
Hal senada diungkapkan Kepala SMKN 7 Surabaya Agus Basuki. Pihaknya mengaku hanya bisa menunggu seluruh proses pencairan dari provinsi. Baik dana BOS maupun subsidi gaji untuk GTT – PTT. “Kebutuhan sekolah masih bisa kita atasi dana dari komite sekolah. Nanti kalau sudah cair bisa kita kembalikan lagi,” tutur Agus.
Seluruh kebutuhan ujian, lanjut dia, merupakan tanggung jawab sekolah yang dibiayai menggunakan dana dari komite sekolah dan BOS. Sehingga, siswa tidak lagi dibebani biaya tambahan. Sedangkan besaran SPP juga ditetapkan sesuai regulasi yang diatur dalam SE Gubernur. “Kita UKK baru nanti setelah UNBK. Jadi sementara ini belum ada kebutuhan untuk UKK,” tutur dia.
Terkait subsidi gaji, Hingga kini, Agus mengakui, pihak sekolah belum mengetahui petunjuk teknis atau keterangan lain di atas kerta. “Jadi ya kita tunggu saja nanti kebijakan dari provinsi,” pungkas dia. [tam]

Tags: