BP2D DPRD Konsultasi ke Biro Hukum Provinsi

(Terkait Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Lima Raperda)
Sumenep, Bhirawa
Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumenep menjadwalkan hari ini (kemarin, red) Badan Pembuat Peraturan Daerah (BP2D) setempat untuk melakukan konsultasi ke biro hukum Pemprov Jatim terkait hasil evaluasi Gubernur terhadap lima raperda yang dibahas DPRD.
Ketua BP2D DPRD Sumenep, Iskandar menyampaikan, setelah hasil evaluasi Gubernur terhadap lima raperda yang dibahas oleh tiga pansus DPRD turun, Bamus memberikan waktu ke BP2D untuk melakukan penyelarasan raperda tersebut. Sebab, dari lima raperda itu ada sejumlah item yang perlu diselaraskan, sesuai evaluasi Gubernur.
“Bamus memberikan kewenangan kepada kami untuk melakukan penyelarasan lima raperda yang telah dievaluasi Gubernur itu. Sekarang (kemarin, -red.) kami dalam perjalan menuju Biro Hukum Pemprov untuk melakukan konsultasi,” kata Iskandar, Selasa (14/06).
Politisi PAN ini menerangkan, sesuai evaluasi Gubernur terhadap lima raperda itu  ada beberapa hal yang harus diselaraskan. Salah satunya, ada item yang dihapus dalam raperda kepelabuhanan, termasuk judul dalam bab tersebut. “Makanya perlu pendalaman lagi. Untuk itu kami mau ke biro hukum untuk mengetahui kenapa harus dihapus,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menegaskan, selain ke biro Hukum, pihaknya berencana akan konsultasi ke pemerintah pusat, karena item yang dihapus itu merupakan penjabaran dari peraturan pemerintah (PP) tentang kepelabuhanan. “Dalam penyelarasan raperda ini kami diberi waktu selama empat hari sejak Senin kemarin oleh Bamus. Semoga saja waktunya cukup,” harapnya.
Kelima raperda itu diantaranya raperda BUM Des, raperda tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemetraan dan bina lingkungan (CSR), raperda tentang kepelabuhanan dan kesejahteraan sosial dan raperda penyertaan modal PT WUS.
Sebelumnya, hasil evaluasi Gubernur Jatim turun pada tanggal 26 Mei 2016. Kelima raperda itu belum bisa disahkan karena masih ada yang perlu diselaraskan. [sul]