Pelayanan Pajak yang dilakukan di BP2D dilani oleh petugas tanpa dipungut biaya
Kota Malang, Bhirawa
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT, meminta masyarakat waspada menyikapi maraknya modus penipuan menyangkut pajak daerah yang kerap dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab belakangan ini.
Berdalih bisa memuluskan urusan pajak tertentu, oknum ‘nakal’ ini biasanya menarik keuntungan tersendiri dari para korban. Umumnya, dengan iming-iming membantu proses administrasi seperti mengajukan mutasi, keringanan, pembetulan identitas maupun pemrosesan data Wajib Pajak (WP) baru lalu memungut biaya alias fee.
“Kami tegaskan lagi, bahwa mengurus administrasi apapun di BP2D tidak dipungut biaya alias gratis” tandas Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.
Jika selama ini masyarakat mendapat informasi bahwa pengurusan administrasi pajak daerah dipungut biaya, menurut Ade, maka itu informasi menyesatkan yang bisa jadi disebarkan oleh makelar pajak dan oknum yang mengatasnamakan petugas BP2D.
Mantan Kabag Humas Pemkot Malang ini juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tahap administrasi maupun pembayaran pajak secara langsung, tanpa melalui perantara pihak ketiga alias makelar.
Karena dalam Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan bahwa proses pembayaran pajak tidak boleh dipihak ketigakan.
Untuk melakukan pembayaran pajak daerah, WP bisa melakukan pembayaran melalui sistem online seperti e-Banking dan transfer ke rekening bank langsung.
“Apalagi sekarang semua proses dapat terpantau secara online dan uang yang disetorkan langsung masuk rekening bank pengelola kas daerah,” sambung pria yang juga dikenal sebagai tokoh pemuda dan olahraga tersebut.
Ade pun menghimbau kepada masyarakat untuk segera melapor kepada pihak berwajib jika merasa pernah dirugikan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab seperti tersebut.
“Harap segera melapor apabila turut merasa menjadi korban dari pelaku bersangkutan. Atau jika merasa mengalami penipuan serupa, jangan diam saja. Laporkan ke Tim Pemeriksa Pajak yang anggotanya terdiri atas petugas pajak, PPNS, Satreskrim Polres Makota dan Jaksa Pengacara Negara dari kejaksaan,” tandasnya. Adapun hotline di nomor (0341) 751943.
Pasalnya, sejak masih bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), berbagai program inovatif dan terobosan demi terobosan telah dilakukan BP2D guna merealisasikan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Keseriusan BP2D dalam mewujudkan WBK-WBBM juga tak bisa dianggap main-main. Mulai dari menggelar berbagai operasi kepatuhan, sistem pelayanan prima hingga penerapan jemput bola dan loket layanan yang terintegrasi seperti sudah terangkum dalam buku ’40 Jurus BP2D’ yang telah diterbitkan beberapa waktu lalu. [mut]
