Stan BP2D ikut ambil bahian pada kegiatan Roadshow KPK di Kota Malang akhir pekan kemarin.
Kota Malang, Bhirawa
Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) berpartisipasi pada Roadshow Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, dengan membuka stand pelayanan perpajakan di Jalan Gajahmada, pada hari Jumat 6/9 dan Sabtu 7/9 akhir pekan. Bahkan Roadshow juga berlanjut pada hari Minggu 8/9 di kawasan Jalan Ijen.
Selain dapat memperoleh informasi tentang 9 jenis pajak daerah serta edukasi perpajakan daerah lainnya, warga Kota Malang khususnya para Wajib Pajak juga bisa melakukan pembayaran pajaknya langsung di lokasi on the spot.
Bersama penyidik (PPNS) Pemkot Malang dan menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH) antara lain Polres Malang Kota dan Kejaksaan Negeri Malang, bersamaan juga dilakukan giat pemeriksaan gabungan di lokasi.
Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT, berharap partisipasi jemput bola pihaknya kali ini bisa bermanfaat bagi warga Kota Malang, utamanya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Serta juga sebagai upaya mendorong efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas petugas pajak dalam menjalankan tugasnya sehingga mewujudkan semangat anti korupsi.
Semntara itu, Momen kedatangan Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah dalam Roadshow Bus KPK 2019 ‘Jelajah Negeri Bangun Anti-Korupsi’ di Kota Malang juga turut dimanfaatkan Wali Kota Malang Sutiaji.
Acara yang berlangsung dihalaman Balai Kota Malang itu, dalamt ajuk ‘Tanya Jubir KPK’ di halaman Balai Kota Malang tersebut memang bertujuan untuk mengajak masyarakat Kota Malang bertanya perihal apa pun terkait pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.
Ada dua hal yang disinggung Wali Kota Malang, yakni mengenai peran KPK dalam pendidikan politik partai politik (parpol) dan bagaimana dalam pembinaan pendidikan karakter anak bangsa. Apalagi, Pemerintah Kota Malang saat ini tengah menerapkan sistem pendidikan karakter siswa terbentuk sejak dini di setiap sekolah.
“Karena pendidikan karakter ini harus dikuatkan untuk menjadikan mereka genarasi bangsa yang tertib jujur dan bertanggung jawab,” ujar Sutiaji.
Menanggapi pertanyaan wali kota Malang, Febri menekankan pendidikan politik sudah melalui penugasan khusus dan telah ada pencegahan-pencegahan melalui politik berintegritas.
Menurut Febri, ada target sebenarnya dalam entitas politik ini. Baik rekrutmennya, dana dan yang lainnya. Sehingga harus benar-benar dihitung berapa kebutuhan dana yang diperlukan parpol. Karena akan sangat bahaya jika hanya karena dia punya uang dan dipangkas orang-orang tertentu
Namun, hal itu, menurut Febri, tidak bisa hanya dari satu pihak saja. Setiap daerah juga harus menaruh perhatian terhadap hal tersebut. Karena sebenarnya entitas parpol itu ya yang bertemu dengan masyarakatnya. Yang dilakukan KPK menyelamatkan entitasnya.
Sedangkan mengenai pendidikan karakter kepada siswa sekolah, Febri mengaku telah melakukan kerja sama, baik itu dengan Kementerian Pendidikan dan Kemenristek Dikti. Tapi lagi-lagi peran daerah sangat diperlukan dalam pembinaan tersebut. [mut]
