BPBD Jatim Droping Air, DPRD Minta Tindakan Tanggap Darurat

Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Suban Wahyudiono melakukan droping air bersih di Dusun Angsanah Barat, Desa Blu’uran, Kecamatan Karang Penang, Sampang, Rabu (17,7).

Kekeringan di 67 Desa di Sampang dan 28 Desa di Madiun
Surabaya, Bhirawa
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim mencatat sebanyak 67 Desa dan 12 Kecamatan di Kabupaten Sampang dilanda kekeringan. Mengatasi hal tersebut, BPBD Jatim beserta BPBD Kabupaten Sampang sejak Selasa (16/7) telah mengirim 10 rit tangki air bersih kapasitas 5.000 liter. Pihak DPRD Jatim juga meminta agar BPBD melakukan tindakan tanggap darurat mengingat musim kemarau masih berlangsung.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Suban Wahyudiono. Usai meninjau sampling lokasi monitoring di Dusun Angsanah Barat, Desa Blu’uran, Kecamatan Karang Penang, Sampang. Suban mengatakan ada tiga jenis kekeringan di Sampang, yaitu kekeringan kritis, kekeringan langkah dan kekeringan terbatas.
“Setelah di cek, memang ada 67 Desa dan 12 Kecamatan di Sampang kekeringan. Sesuai intruksi Gubernur Khofifah, mulai Selasa (16/7) kita sudah ada permintaan dan droping 10 rit air bersih,” kata Suban Wahyudiono kepada Bhirawa, Rabu (17/7).
Dijelaskan Suban, pihaknya sudah melakukan sampling lokasi di Dusun Angsanah Barat, Desa Blu’uran, Kecamatan Karang Penang, Sampang. Di Desa yang jumlah penduduk 1900 KK, 4700 jiwa itu masuk kategori kekeringan kering kritis. Untuk itu pihaknya mengecek secara geolistrik tanah untuk menentukan adanya sumber air guna dilakukan pengeboran sumur.
“Sumur bor disini hanya kedalaman 70 meter, sehingga sekarang ini sudah kering. Jangka panjangnya yakni pembuatan sumur bor dengan kedalaman diatas 150 meter. Tapi akan kita ukur dengan geolistriknya dulu,” jelas Suban.
Suban mengaku dalam droping air sempat mengalami kesulitan karena akses jalan menuju Dusun Angsanah Barat jalannya tanah dan cukup dilewati hanya satu jalur. Bahkan dalam droping air, jarak PDAM setempat ke Dusun Angsanah ditempuh kurang lebih selama dua jam perjalanan.
Memang dalam jangka pendek, Suban menambahkan, langkah droping air sangatlah tepat. Sementara jangka panjangnya harus membuat sumur bor dalam di empat titik. Hal itu dikarenakan masih ada potensi air dengan kedalaman diatas 150 meter.
“Memang kondisi jalannya tidak mendukung. Alhamdulillah, kami bersama PDAM dan BPBD setempat bisa melalui jalan tersebut, dan melakukan droping air bersih untuk jangka pendeknya,” pungkasnya.
Sementara itu pasca 28 desa di Kabupaten Madiun mengalami kekeringan dan krisis air bersih, Anggota DPRD Jatim angkat bicara. Yayuk Puji Rahayu berharap BPBD Jatim melakukan tindakan tanggap darurat mengingat musim kemarau masih berlangsung. “Memang perlu ada penanganan khusus di 28 desa tersebut. Kami berharap BPBD Jatim mengambil tindakan cepat,” ungkapnya, Rabu (17/7).
Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan perlu adanya pembuatan sumur bor dan pipanisasi dalam mengatasi kekeringan di wilayah tersebut. Selain sumur bor dan pipanisasi, drop air bersih harus segera dilakukan BPBD Jatim mengingat masyarakat sangat membutuhkan.
Disamping itu, Yayuk juga meminta Dinas Kesehatan menggelar pengobatan massal di 28 desa tersebut. Hal ini diakui sebagai antisipasi munculnya penyakit disaat kekeringan terjadi. “Dinas Kesehatan harus menggelar pengobatan massal di 28 desa tersebut sebagai antisipasi munculnya penyakit,” jelasnya.
Sebelumnya, Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun Supriyanto mengatakan penetapan puluhan desa yang rawan krisis air bersih tersebut berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh BPBD setempat dan hingga kini masih belum selesai. “BPBD Madiun masih memetakan dan mengerucutkan desa yang berpotensi krisis air bersih saat kemarau. Datanya belum final,” ujar Supriyanto.
Menurut dia, ke 28 desa rawan krisis air tersebut terdapat di enam kecamatan. Yakni di Kecamatan Dagangan, Dolopo, Wungu, Geger, Gemarang, dan Kare.
Ia menjelaskan, daerah dikategorikan rawan kekeringan jika kawasannya minim sumber air dan suplai air bersih. Namun, sejauh ini belum ada kepala desa (kades) yang mengajukan permohonan bantuan distribusi air bersih. “Berkaca dari tahun lalu, pengajuan bantuan air bersih dilakukan pada bulan Agustus dan September,” ucap dia.
Guna menangani ancaman kekeringan di musim kemarau tahun 2019, BPBD Kabupaten Madiun akan melibatkan instansi terkait. Di antaranya mengajukan bantuan kiriman air bersih dengan bekerja sama PDAM Kabupaten Madiun untuk menyuplai air bersih di lokasi rawan kering. [bed,geh]

Tags: