BPBD Jatim Perkuat Sinergitas Pascabencana dengan Rakor Bidang RR

Rakor Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Jatim di Hotel Aston Inn Kota Batu.

BPBD Jatim, Bhirawa
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim mengkaji hadirnya Permendagri nomor 90 tahun 2019. Yaitu tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa tugas BPBD dalam kegiatan pasca bencana hanya berfungsi sebagai koordinator.

Kajian dilakukan BPBD Jatim dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR). Rakor yang digelar pada Selasa (9/3) hingga Rabu (10/3) di Hotel Aston Inn Kota Batu ini dihadiri Kalaksa BPBD 38 Kabupaten/Kota dan Kabid RR se-Jatim. Serta Kepala Bakorwil Malang, Sjaichul Ghulam dan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Umi Zahrok.

Kabid RR BPBD Jatim, Andhika N Sudigda mewakili Plt Kalaksa BPBD Jatim, Yanuar Rachmadi menyampaikan, rakor ini dilangsungkan dalam rangka melakukan koordinasi, penyamaan persepsi, fasilitasi, dan serap aspirasi dari BPBD Kabupaten/Kota. tentunya tentang kelembagaan organisasi bidang RR di masing-masing daerah.

“Provinsi akan memfasilitasi aspirasi dari Kabupaten/Kota untuk kita sampaikan ke Pemerintah pusat/BNPB,” kata Andhika.

Pihaknya menambahkan, rakor ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi. Terutama terkait tugas dan fungsi kelembagaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. “Tujuannya juga untuk menyamakan persepsi dan sinergitas bersama. Khususnya bidang RR,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim, Umi Zahrok mengapresiasi langkah yang dilakukan BPBD Jatim. Anggota dewan Dapil Lumajang-Jember ini siap mensuport langkah-langkah yang dilakukan BPBD Jatim dalam upaya penanggulangan bencana.

“Kami siap membantu dan menyampaikan aspirasi BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jatim. Khusunya dalam kaitan penguatan kelembagaan di bidang RR,” tegasnya.

Dikesempatan yang sama, Kepala Bakorwil Malang, Sjaichul Ghulam menambahkan, dalam UU nomor 24 tahun 2007 ttg Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggungjawab bersama.

“Maka dalam hal ini perlu adanya kelembagaan yang secara khusus menangani kegiatan pasca bencana,” pungkasnya.

Perlu diketahui, rakor ini juga dihadiri Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja; Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Gatot Soebroto; Kabid Kedaruratan dan Logistik, Sriyono; Tenaga Ahli Kebencanaan, Suban Wahyudiono dan sejumlah pejabat eselon IV di lingkungan BPBD Jatim. [bed]

Tags: