Bukit Bentar selalu terbakar setiap tahun.
(Damkar Anggarkan Rp 1,6 Miliar Guna Pencegahan Kebakaran)
Pemnkab Probolinggo, Bhirawa
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo telah menyiagakan personel dan armadanya untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutala). Sebab, selama Agustus-Sebtember, masih kemarau dan rawan terjadi kebakaran hutan. Damkar kota Probolingggo menganggarkan Rp 1,6 Miliar Guna Pencegahan Kebakaran di daerahnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Anggit Hermanuadi, Minggu 25/8 mengatakan, selain menyiapkan personel dan armada, pihaknya juga telah memetakan titik rawan kebakaran. Meliputi, di kawasan wisata Gunung Bromo, P-30 Kecamatan Sumber, Lereng Agopura, dan di sejumlah kecamatan lainnya.
“Itu, berdasarkan pengalaman kejadian kebakaran tahun kemarin. Karena itu, daerah yang perlu diwaspadai adalah Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, yakni di Gunung Bentar. Kemudian hutan di Gunung Argopuro,” ujarnya.
Anggit menjelaskan, kebakaran juga rawan terjadi di hutan perbatasan Probolinggo-Situbondo. Yakni, tersebar di Kecamatan Paiton, Kotaanyar, dan Kecamatan Pakuniran. Serta, lahan Perhutani di wilayah Kecamatan Kuripan, Lumbang, dan Kecamatan Wonomerto. “Itu, sesuai dengan yang kami data,” katanya.
Untuk mengantisipasi kebakaran, Anggit mengatakan, sangat dibutuhkan kerja sama semua pihak. Dalam pelaksanaan penanganan kebakaran tidak bisa hanya dilakukan BPBD. “Beberapa hari lalu diadakan kegiatan apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan. Ini perlu dilakukan untuk menyatukan persepsi dan kebersamaan serta sinergitas dalam menangani kebakaran hutan,” jelasnya.
BPBD sendiri sejauh ini sudah menyiapkan personel, tim reaksi cepat, dan armada. Serta, berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengantisipasi karhutala. “Kami sudah menjalin koordinasi dengan TNBTS untuk wilayah Bromo dan berkoordinasi dengan OPD terkait Bentar,” tandasnya.
Di samping menunggu permintaan air bersih, BPBD Kabupaten Probolinggo juga menyurvei sejumlah daerah yang rawan kekeringan. Tujuannya, mengetahui daerah mana saja yang masih membutuhkan kiriman air bersih.
Sesuai data BPBD, tahun lalu ada sejumlah kecamatan yang menjadi kawasan rentan kekeringan. Seperti, Kecamatan Kuripan, Tegalsiwalan, Tongas, Bantaran, Wonomerto, Leces, dan Kecamatan Lumbang. Semua kecamatan itu nantinya akan disurvei.
Survei dilakukan karena selama dua bulan terakhir permintaan air bersih sangat minim. Sehingga, dikhawatirkan kawasan-kawasan yang rentan terkena bencana kekeringan tidak mengetahui mekanisme permintaan pengiriman air bersih.
Menurutnya, kawasan rentan kekeringan itu bisa langsung mengonfirmasi via telepon agar cepat ditangani. Sedangkan, proses secara administratif bisa menyusul. “Mungkin karena mereka belum tahu bagaimana mekanisme dan secara administasi, sehingga kawasan berdampak bencana itu tidak mengirimkan permintaan,” kilahnya.
Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Probolinggo akan mendapatkan amunisi baru untuk memadamkan api. Dalam P-APBD 2019, dialokasikan Rp 1,6 miliar kebutuhan tersebut. Pengajuan anggaran ini juga sudah disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo.
Program ini masuk dalam anggaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpo PP) Kota Probolinggo. “Kami mengganggarkan Rp 1,6 miliar untuk pencegahan kebakaran,” ujar Kepala Satpol PP Kota Probolinggo Agus Efendi.
Agus mengatakan, anggaran ini akan digunakan untuk membeli 1 unit mobil damkar, 5 unit mobil damkar Rossa untuk lima kecamatan, serta Alat Pemadam Api Ringan (Apar) untuk 198 titik, termasuk bangunan cagar budaya. “Mobil pemadam kebakaran kecil itu untuk ditempatkan di kecamatan. Terutama untuk masuk ke perkampungan,” tandasnya.
Ada juga program pembagian Apar untuk pencegahan kebakaran. Tempat-tempat yang akan mendapatkan Apar seperti tempat ibadah dan bangunan cagar budaya. “Hal ini berkaca pada peristiwa kebakaran di Klenteng Sumber Naga. Maka disiapkan Apar kurang lebih 198 titik, termasuk di bangunan cagar budaya,” paparnya.
Pengajuan anggaran ini telah disetujui Banggar DPRD Kota Probolinggo. Anggaran program pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran ini dianggarkan Rp 1.626.535.000. “Sebelum melakukan pengadaan barang tersebut berdasarkan Perda Kota Probolinggo, harus dibentuk terlebih dahulu UPT Zona-zona Kebakaran,” tambahnya.(Wap)
